Politikus Golkar Melchias Markus Mekeng. MI/Rommy Pujianto.
Politikus Golkar Melchias Markus Mekeng. MI/Rommy Pujianto.

KPK Kembali Panggil Mekeng

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
M Sholahadhin Azhar • 06 Desember 2019 11:00
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng. Mekeng telah mangkir empat kali dari panggilan KPK.
 
"Saksi Melchias Markus Mekeng akan diperiksa untuk tersangka SMT (bos PT Borneo Lumbung Energy & Metal Samin Tan)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 6 Desember 2019.
 
Keterangan Mekeng diperlukan mengungkap kasus suap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Pemanggilan ini merupakan penjadwalan ulang setelah Mekeng dicegah ke luar negeri pada Selasa, 6 September 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK telah memanggil Mekeng tiga kali pada September 2019. Pemanggilan keempat dilakukan pada 8 Oktober 2019. Mekeng beralasan sakit meski tak menyertakan surat dokter pada pemanggilan keempat.
 
Kasus suap pengurusan terminasi ini merupakan pengembangan dari kasus suap PLTU Riau-1 yang menjerat beberapa pihak. Samin Tan ditetapkan sebagai tersangka pada medio Februari 2019.
 
Samin Tan diduga menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Tujuan pemberian suap, agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi oleh PT BORN.
 
Eni menyanggupi permintaan Samin Tan. Eni selaku anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR menggunakan forum rapat dengar pendapat untuk memengaruhi pihak Kementerian ESDM.
 
Dalam proses penyelesaian, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung. Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tenaga ahli Eni Maulani Saragih.
 
Uang sebanyak diberikan pada Rp4 miliar pada 1 Juni 2018 dan sebanyak Rp1 miliar pada 22 Juni 2018. Total suap yang diterima Eni Maulani Saragih dari Samin Tan sebanyak Rp5 miliar.
 
Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif