Ilustrasi KPK. Media Indonesia.
Ilustrasi KPK. Media Indonesia.

KPK Periksa Dua Direksi PT AP II

Nasional angkasa pura ii
Fachri Audhia Hafiez • 25 November 2019 11:48
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua direksi PT Angkasa Pura (AP) II terkait kasus dugaan suap pengadaan pekerjaan baggage handling system (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP). Direktur Teknik dan Operasi Djoko Murjatmodjo dan Direktur Pelayanan dan Fasilitas Bandara PT AP II Ituk Herarindri dijadwalkan diperiksa penyidik.
 
Proyek BHS ini dilaksanakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI). Pemeriksaan dua direksi PT AP II untuk melengkapi berkas penyidikan eks Direktur Utama PT INTI Darman Mappangara.
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DMP (Darman Mappangara)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 25 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK juga memanggil mantan Senior Officer SBU Defence & Digital Service PT INTI Andi Nugroho, serta Account Manager, Strategis Business Unit Defence, and Digital Service PT Inti, Oky Yudha Saputra. Keduanya juga diperiksa untuk berkas Darman.
 
Darman diduga memerintahkan staf PT INTI, Taswin Nur, memberikan sejumlah uang ke Direktur Keuangan AP II Andra Agussalam. Taswin meminta sopir Andra menjemput uang dengan kode 'barang paket' untuk merealisasikan proyek BHS.
 
Barang tersebut diberikan Taswin di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan pada 31 Juli 2019. Uang total Rp1 miliar itu diberikan dalam bentuk pecahan SGD96.700, terdiri dari 96 lembar pecahan SGD1.000, dan tujuh lembar pecahan SGD100.
 
Darman disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
 
Sementara itu, Andra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif