Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat membela diri di tengah-tengah konferensi pers penetapan tersangka. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat membela diri di tengah-tengah konferensi pers penetapan tersangka. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Hakim Itong Tak Terima Ditetapkan Tersangka, KPK Tegaskan Punya Bukti Kuat

Candra Yuri Nuralam • 21 Januari 2022 02:18
Jakarta: Hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat protes ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara. Itong sempat menyela pengumuman konferensi pers dengan berteriak.
 
"Bagi kami silakan mau berekspresi seperti apa saja, mau teriak, mau apa," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Januari 2022.
 
Nawawi mengatakan pihaknya tidak sembarangan menetapkan Itong sebagai tersangka. KPK memastikan memiliki bukti permulaan yang cukup dan bisa dipertanggungjawabkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"KPK memiliki kecukupan bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara ini," ujar Nawawi.
 
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka, yakni hakim Itong Isnaeni Hidayat, panitera pengganti Hamdan, dan pengacara Hendro Kasiono.
 
KPK menyita uang Rp140 juta sebagai barang bukti. Uang merupakan tanda jadi awal agar Itong memenuhi keinginan Hendro terkait permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika.
 
Hendro dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, Itong dan Hamdan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Baca: Tak Terima Ditetapkan Tersangka, Hakim Itong: Ini Omong Kosong!
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif