Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Istimewa.
Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Istimewa.

Korupsi Minyak Goreng, Jaksa Agung Minta Korporasi Turut Dijerat

Nasional kasus korupsi minyak goreng jaksa agung Kejaksaan Agung Penegakan Hukum Korupsi Minyak Goreng
Tri Subarkah • 19 April 2022 17:49
Jakarta: Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta jajarannya turut menjerat korporasi yang terlibat dalam rasuah pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng. Sejauh ini, jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) baru menetapkan empat orang sebagai tersangka.
 
"Untuk korporasi, sangat mungkin itu (ditetapkan sebagai tersangka), sangat mungkin. Dan kami sudah perintahkan pada JAM-Pidsus, pada Dirdik (Direktur Penyidikan) untuk lakukan itu," kata Burhanuddin di Kompleks Kejagung, Jakarta, Selasa, 19 April 2022.
 
Burhanuddin menekankan Korps Adhyaksa tak akan pandang bulu dalam menangani perkara ini. Proses hukum berjalan sesuai perkembangan hasil penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bagi kami, siapa pun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu," tegas Burhanuddin.
 
Kejagung juga membuka kemungkinan menjerat tersangka lain dalam perkara tersebut. Termasuk, pihak-pihak swasta lainnya. 
 
"Kami tidak akan membedakan, kalau cukup bukti, informasi dan ada fakta, kami akan lakukan," ucap dia.
 
Baca: Korupsi Minyak Goreng, Jaksa Agung Tak Segan Bidik Menteri
 
Kejagung menepatkan empat tersangka korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng. Tiga di antaranya merupakan pihak swasta. 
 
Mereka, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang. Satu tersangka lain merupakan penyelenggara negara, yakni direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana.
 
Para tersangka disangka melanggar Pasal 54 Ayat ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf a, b, e, dan f Undang-Undang tentang Perdagangan. Kemudian, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 tentang domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). 
 
Para tersangka juga melanggar Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, jo Bab II huruf C angka4 huruf c Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teksnis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Oil, dan UCO. Selain itu, dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif