Suryadharma Sebut BPKP tak Berwenang Hitung Kerugian Negara

Damar Iradat 25 Juni 2018 21:42 WIB
suryadharma alidana haji
Suryadharma Sebut BPKP tak Berwenang Hitung Kerugian Negara
Terpidana kasus korupsi penyelenggaraan dana haji pada 2010-2013 dan penggunaan dana operasional menteri, Suryadharma Ali (kanan) menjalani sidang perdana PK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/6/2018). Foto: MI/Mohamad Irfan
Jakarta: Pengacara Suryadharma Ali, Muhammad Rullyandi mengatakan, kerugian negara yang ditemukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas kasus korupsi dana haji tidak valid. BPKP dinilai sudah tidak berwenang menghitung kerugian negara.  

Rullyandi mengatakan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung, BPKP tidak lagi dapat menghitung kerugian negara. Sayangnya, dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi, hakim mempertimbangkan temuan BPKP dalam memvonis mantan Menteri Agama itu.

Hal itu yang menjadi novum atau bukti baru dari pihak Suryadharma dalam mengajukan permohonan kembali ke Mahkamah Agung (MA).


"Ini negara hukum, kita sudah ada surat edaran MA tidak berlaku lagi BPKP dalam menghitung kerugian negara jadi mengembalikan kepada negara," kata Rullyandi usai membacakan permohonan PK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 25 Juni 2018.

Baca juga: Suryadharma Kutip Kesaksian Jusuf Kalla dalam Memori PK

Menurut Rullyandi, penghitungan kerugian negara seharusnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil laporan penghitungan BPK tahun 2010-2013, lanjut dia, tidak ditemukan kerugian negara dalam penyelenggaran haji dan tidak ada penyelewengan Dana Operasional Menteri (DOM) sebagaimana yang didakwakan kepada Suryadharma.
 
"BPK sendiri tidak pernah menyatakan ada kerugian negara dari atas penyelenggaraan haji, sehingga ini menjadi penilaian hakim di tingkat banding telah memberikan keputusan keliru yang merugikan pemohon PK dalam hal ini Pak SDA, sehingga vonis hukuman itu dirasa tidak adil," tuturnya.

Suryadharma Ali sebelumnya disebut mendapat keuntungan untuk diri sendiri sejumlah Rp2,23 miliar, dan memperoleh hadiah selembar potongan kain ka'bah (kiswah), serta merugikan keuangan negara sejumlah Rp27,283 miliar dan 17,967 juta riyal (sekitar Rp53,9 miliar). Setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana laporan perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Baca juga: Suryadharma Ali Bantah Ajukan PK karena Artidjo Pensiun

Ia lantas divonis enam tahun penjara dalam proses persidangan tingkat pertama. Tak terima, Suryadharma mengajukan banding. Di tingkat Pengadilan Tinggi, hukumannya malah diperberat menjadi 10 tahun.

SDA dinilai terbukti bersalah, telah melakukan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013. Dia juga dianggap menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM) saat memimpin Kementerian Agama.

Sementara, hukum denda yang dijatuhkan terhadap SDA tetap sama. Vonis denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rp1,8 miliar subsider dua tahun kurungan tak berubah, seperti yang diberikan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI.

Tindakan SDA dinilai telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.



(MBM)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id