Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet. (Foto: MI/Adam Dwi)
Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet. (Foto: MI/Adam Dwi)

Kuasa Hukum Yakin Ratna Sarumpaet Bebas dari Tuntutan

Nasional Kabar Ratna Dianiaya
Siti Yona Hukmana • 20 Juni 2019 13:29
Jakarta: Kuasa hukum terdakwa penyebar berita bohong Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin, meyakini kliennya akan bebas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Insank menuding JPU keliru dalam menjabarkan tuntutan.
 
"Kalau kami menilai berdasarkan fakta di pengadilan, ya tidak ada alasan. Ibu Ratna harus dilepaskan dari segala tuntutan," kata Insank kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019.
 
Kekeliruan yang dimaksud Insank ialah tuduhan Ratna menimbulkan keonaran. Sebab, kebohongannya itu menimbulkan demonstrasi dan banyak cuitan di media sosial (medsos).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Insank mengungkit pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang menyebut silang pendapat di medsos bukan keonaran. Melainkan, tranding topic.
 
Ratna juga disebut hanya berbohong terhadap diri sendiri. Karena itu, tegas Insank, JPU telah keliru dalam tuntutannya.
 
"Kalau demonstrasi adalah keonaran, setiap demonstrasi itu wajib ditangkap karena pidana, kan tidak bisa seperti itu," ujarnya.
 
Baca:Ratna Sarumpaet Bantah Dakwaan Jaksa
 
Menurut dia, mengabulkan tuntutan JPU akan membahayakan bangsa Indonesia. Setiap demonstrasi dan tranding topic di medsos akan dinyatakan sebagai keonaran.
 
"Jika demikian, akan terjadi ke depannya pemidanaan-pemidanaan terhadap orang-orang yang tidak sesuai. Itu yang kami hindari," kata Insank.
 
Ratna sudah menyampaikan pembelaan atau pleidoi atas tuntutan yang disampaikan JPU. Sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan tanggapan JPU atas pembelaan dari Ratna atau replik pada Jumat, 21 Juni 2019.
 
Setelah replik, sidang dengan agenda duplik yaitu jawaban kedua dari terdakwa akan dilaksanakan pada Selasa, 25 Juni 2019. Terakhir agenda vonis atau putusan.
 
"Dari selasa itu, kita tinggal menunggu kapan kesiapan majelis memberikan putusan, satu minggu atau dua minggu. Itu haknya majelis," pungkas Insank.
 
Dalam tuntutannya, JPU menilai Ratna Sarumpet terbukti bersalah telah menyebarkan berita bohong. Ratna dituntut enam tahun penjara.
 
Ratna dinilai melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif