Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril, menemui Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril, menemui Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Menkumham: Amnesti Paling Rasional bagi Baiq Nuril

Nasional pelecehan seksual
Whisnu Mardiansyah • 08 Juli 2019 19:50
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menanggapi kasus guru honorer di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nuril. Pilihan yang paling rasional, kata dia, adalah pemberian amnesti dari Presiden.
 
"Dari pilihan-pilihan yang ada, grasi, amnesti, yang paling dimungkinkan adalah amnesti. Karena grasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 (UU Grasi) juncto UU Nomor 5 Tahun 2010 (perubahan UU Grasi) dalam grasi itu minimal hukumannya 2 tahun," kata Yasonna usai bertemu Baiq Nuril di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2019.
 
Yasonna memahami berdasar dari UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, pemberian amnesti biasanya terkait kasus-kasus politik. Hal ini seperti amnesti Presiden Soekarno kepada pemberontak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, Pasal 1 UU Darurat tidak menyebutkan secara khusus tindak pidana tertentu yang layak diberikan amnesti. Meski berkaca dari kasus-kasus sebelumya, amnesti diberikan untuk kasus-kasus pidana politik.
 
"Artinya di situ tidak disebut melakukan tindak pidana. Jadi tidak ada limitasi tindak pidana apa pun di situ," ujar Yasonna.
 
Pascaamandemen, Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan presiden memiliki hak prerogatif memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Keputusan ini diberikan bukan atas pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).
 
"Berarti ada dasar hukum yang lebih tinggi konstitusional kewenangan presiden sebagai kepala negara untuk memberikan hak prerogratif amnesti," ujar Yasonna.
 
Yasonna tetap menghormati keputusan MA yang menolak peninjauan kembali (PK) kasus Baiq Nuril. MA memiliki pertimbangan tersendiri dari segi judex juris. Di sisi lain, Presiden pun memiliki hak konstitusionalnya memberikan amnesti.
 
"Kewenangan konstitusional Pak Presiden juga akan digunakan dalam konteks ini. Kami akan mempersiapkan argumentasi hukumnya," pungkas dia.
 
MA menolak PK Baiq Nuril Maknun atas kasus pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Baiq dituduh menyebarluaskan rekaman dugaan asusila yang dilakukan kepala SMAN 7.
 
Baca: KY: Malaadministrasi Kewenangan Ombudsman
 
"MA menolak permohonan PK pemohon terpidana Baiq Nuril yang mengajukan PK ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Dengan ditolaknya permohonan PK pemohon atau terpidana tersebut maka putusan kasasi MA yang menghukum dirinya dinyatakan tetap berlaku," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Ketua majelis hakim diduduki Suhadi dengan dibantu hakim anggota Margono dan Desnayeti dalam perkara itu. Majelis hakim menilai dalil pemohon putusan MA dalam tingkat kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau keliru tak dapat dibenarkan.
 
"Karena putusanjudex juris/MA tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya," ujar Andi.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif