Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Dua PNS Kemendagri Dikorek Soal Korupsi Proyek IPDN

Nasional kasus ipdn
Fachri Audhia Hafiez • 20 Mei 2019 11:43
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2011.
 
"Russel Simarangkir dan Eko Santoso diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DJ (mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri Dudy Jocom)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 20 Mei 2019.
 
Selain Russel dan Eko, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap staf bagian administrasi kontrak PT Waskita Karya, Christian Orlando. Ia juga diperiksa sebagai saksi untuk perkara dan tersangka yang sama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penyidik telah menyita sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan praktik rasuah dalam proyek pembangunan IPDN. Dokumen itu berasal dari staf Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Waskita Karya Setiadi Pratama dan staf PT Kakanta Andi Sastrawan yang menjadi pelaksana lapangan proyek IPDN Gowa, Sulawesi Selatan.
 
KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi IPDN. Salah satu yang tengah diusut adalah peran dua korporasi PT Adhi Karya dan PT Waskita Karya selaku penggarap proyek pembangunan gedung IPDN.
 
Penyidik juga telah menggeledah kantor kantor PT Adhi Karya dan PT Waskita Karya di Jakarta. Sejumlah dokumen dan bukti elektronik pun disita tim dari kedua lokasi tersebut. Dokumen dan bukti elektronik itu tengah dipelajari lebih lanjut.
 
Dudy Jocom ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan empat kampus IPDN di Sulawesi Selatan dan kampus IPDN di Sulawesi Utara. KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Dono Purwoko.
 
Dalam kasus ini, Dudy Jocom melalui kenalannya diduga menghubungi beberapa kontraktor untuk menginformasikan adanya proyek IPDN. Selanjutnya, para pihak itu menggelar pertemuan di sebuah kafe di Jakarta.
 
Baca: KPK Sita Dokumen Proyek IPDN dari Waskita Karya
 
Dari pertemuan itu, pembagian proyek disepakati. Proyek IPDN di Sulawesi Selatan digarap Waskita Karya, sedangkan PT Adhi Karya menggarap proyek IPDN di Sulawesi Utara. Dudy Jocom Cs diduga meminta fee 7 persen dari setiap proyek itu.
 
Negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp21 miliar akibat kasus ini. Nilai kerugian itu berdasarkan kekurangan pekerjaan pada kedua proyek, sebesar Rp11,18 miliar untuk proyek IPDN di Sulawesi Selatan, dan Rp9,378 miliar untuk proyek kampus IPDN di Sulawesi Utara.
 
Dudy Jocom, Adi Wibowo, dan Dono Purwoko disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif