Kemendagri Diminta Beri Sanksi untuk Bupati Mamberamo Tengah

Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan sanksi untuk Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Sanksi diperlukan karena Ricky tidak mengerjakan tugasnya sebagai kepala daerah setelah berstatus buronan. "Peristiwa sama itu pernah ke Bupati Sri Wahyumi Manalip yang Talaud, kan pernah dinonaktifkan karena pergi ke luar negeri tanpa izin, meskipun dia balik. Nah, apalagi ini kabur," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Senin, 8 Agustus 2022. Boyamin mendesak Kemendagri menentukan pengganti sementara untuk Ricky. Penggantian diperlukan untuk membuat pemerintahan di Mamberamo Tengah terus berjalan. Kemendagri diminta tidak pilih kasih. Penetapan sanksi untuk Ricky diharap sama dengan Manalip saat pelesiran ke luar negeri tanpa izin beberapa tahun lalu. "Perlakukan sama dengan itu, karena dia kabur, setidaknya diberikan sanksi setidaknya dinonaktifkan minimal tiga bulan," ucap Boyamin.   Ia berharap sanksi juga dievaluasi. Jika masih kabur dalam waktu yang lama, Boyamin berharap adanya hukuman lebih berat. "Kemudian nanti kalau tidak pulang diperpanjang lagi, sampai enam bulan dan diberhentikan tetap dan diganti Pj bupati," tutur Boyamin. Wakil Bupati Mamberamo Tengah Yonas menegaskan roda pemerintahannya tetap berjalan. Dia tetap berusaha menggerakkan roda pemerintahan meski Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak kabur karena menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya sudah lakukan dengan baik. Tidak ada masalah (pemerintahan di Mamberamo Tengah)," kata Yonas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Agustus 2022. Yonas mengatakan dirinya tetap bekerja untuk masyarakat Mamberamo Tengah. Dia menegaskan kendala di wilayahnya belum ada hingga saat ini. "Tidak ada masalah (di) Mamberamo Tengah saat ini," ujar Yonas.