NEWSTICKER
Suasana sidang Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun. Foto: Medcom/Fachrie Audhia Hafiez
Suasana sidang Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun. Foto: Medcom/Fachrie Audhia Hafiez

Nurdin Basirun Dituntut Enam Tahun Penjara

Nasional Kasus Suap
Fachri Audhia Hafiez • 18 Maret 2020 12:39
Jakarta: Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun dituntut enam tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Nurdin terbukti menerima suap dan gratifikasi.
 
"Menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa Nurdin basirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar jaksa KPK Asri Irwan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Maret 2020.
 
Jaksa menyebut Nurdin terbukti menerima suap Rp45 juta dan 11 ribu dolar Singapura. Suap buat memuluskan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Kepri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Suap diduga diterima pada April-Juli 2019. Uang rasuah itu berasal dari dua pengusaha, Kock Meng dan Johannes Kodrat. Kemudian, seorang swasta atau nelayan bernama Abu Bakar.
 
Nurdin juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp4,2 miliar. Uang rasuah diduga berasal dari pengusaha yang meminta penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.
 
Baca:Area PN Jakpus Disemprot Disinfektan
 
Dalam perkara suap, Nurdin dipandang terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan dalam perkara gratifikasi, Nurdin dikenakan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
 
Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan Nurdin sebagai penyelenggara negara telah bertentangan dengan semangat bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Perbuatannya juga telah mencederai harapan dan kepercayaan masyarakat
 
"Sedangkan hal yang meringankan tuntutan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga," ujar jaksa Asri.
 
Nurdin mengajukan pembelaan atau pleidoi atas tuntutan tersebut. Majelis hakim menjadwalkan pembacaan pledoi pada Rabu, 1 April 2020.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif