Jaga Muruah, Mardani Maming Disarankan Nonaktif dari Bendum PBNU

Jakarta: Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming disarankan berhenti sementara dari jabatannya sebagai Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Setidaknya, sampai ada putusan kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) dari Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). “Harapan saya biar NU bermuruah dan sebagainya, sebaiknya (Mardani H Maming) nonaktif dulu. Masalah mundur dan sebagainya nanti kalau sudah terbukti bersalah,” kata pimpinan Pondok Pesantren Salafiah Tremas, Pacitan KH Luqman Al-Hakim Harist Dimyati (Gus Luqman), dikonfirmasi wartawan, Selasa, 26 April 2022. Gus Luqman menyebut langkah nonaktif harus dipilih Ketua Umum (Ketum) BPP HIPMI ini. Sehingga, dapat fokus menghadapi kasus suap yang menjerat terdakwa Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu Dwidjono Putrohadi Sutopo. “Saya pikir biar Pak Mardani H Maming tidak punya beban apa-apa dan bisa lebih serius untuk menghadapi kasus sebagai saksi ini,” kata dia. Gus Luqman ogah terlibat lebih jauh terkait permasalahan IUP itu. Dia sepenuhnya menyerahkan kasus yang menyeret nama Mardani kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung). "Mengakui atau tidak itu nanti itu terserah Pak Maming. Dan semuanya kita serahkan kepada penegak hukum,” ucap dia. Baca: Jadi Saksi Sidang Suap, Mardani Maming Mengakui Terbitkan SK IUP Gus Luqman hanya menyayangkan sikap Mardani yang baru hadir secara langsung dalam persidangan setelah sebelumnya tiga kali tak menghadiri sidang secara beruntun. Bahkan, Mardani sempat mengikuti sidang secara online. “Ya kita sayangkan itu mengapa harus menunggu sampai dipanggil sekian kalinya, mungkin dari awal pemanggilan utama taat hukum mendatangi cuma ini sekian kali dan baru hadir,” tegas dia. Mardani H Maming akhirnya menghadiri sidang kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin, 25 April 2022. Mardani hadir sebagai saksi setelah tiga kali mangkir persidangan. Dalam sidang itu, Mardani mengakui menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara. "Yang saya cek adalah paraf kepala dinas. Kalau sesuai aturan maka saya tandatangani. Dia datang membawa SK ke saya," kata Mardani saat memberikan kesaksian dalam sidang pada 25 April 2022.      Di sisi lain, Mardani merasa janggal dengan kasus suap terkait izin peralihan pertambangan yang terjadi 2012 itu. Sebab, proses izin yang berlangsung pada 2012 itu justru menjadi polemik pada 2021. "Kenapa perusahaannya pada saat perubahan tidak memprotes bahwa ini tidak benar?' kata Mardani. Keanehan itu bertambah, kata Mardani, setelah maraknya tudingan yang menyebutnya mangkir dari persidangan membawa-bawa nama Hipmi dan PBNU. 'Saya merasakan dengan saya hadir (secara virtual) pada sidang yang lalu, di-tagline bahwa Bendum NU dan Ketum Hipmi tidak hadir. Ini ada suatu setting-an dan framing yang mau menjatuhkan saya,' ucapnya. Mardani juga menjelaskan dirinya menandatangani SK pengajuan IUP saat itu karena memang sudah ada rekomendasi dari dinas. Itu menjadi dasar SK dikeluarkan. Dalam rekomendasi tersebut dijelaskan bahwa semua proses pengajuan IUP sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. 'Saya tidak akan memberikan tanda tangan seandainya tahu izin itu bertentangan dengan hukum,' tegas Mardani.