Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.

Pengajuan Izin Pembangunan BTS di PPU Didalami

Nasional KPK Kasus Suap Pemberantasan Korupsi OTT Penajam Paser Utara Bupati Penajam Paser Utara
Candra Yuri Nuralam • 17 April 2022 09:19
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU). Saat ini, KPK mendalami izin pembangunan base transceiver station (BTS) di PPU.
 
Informasi ini didalami dari pemeriksaan tiga saksi dalam kasus tersebut. Mereka yakni staf perwakilan dari PT Berkah Sukses Sejati, Kadarullah; staf perwakilan dari PT Intertel Media Prima, Meiliawati Kartoyo; dan pihak swasta, Paradizs Perysa Putra.
 
"Perwakilan ketiga saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengajuan izin untuk pembangunan jaringan komunikasi seluler BTS broadband di Kabupaten Penajam Paser Utara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali enggan memerinci pertanyaan penyidik ke tiga saksi itu. KPK meyakini informasi dari tiga orang itu menguatkan tudingan penyidik kepada para tersangka dalam kasus ini.
 
Baca: Penyidikan Kasus Bupati Nonaktif PPU Dipertajam Melalui 6 Saksi
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. Pihak swasta Ahmad Zuhdi menjadi tersangka pemberi suap.
 
Sedangkan tersangka penerima suap ialah Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur, Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, dan Kepala Dinas PUTR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro. Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
 
KPK menyiapkan dua dakwaan untuk Zuhdi. Pertama, dia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (I) UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Lalu, pada dakwaan kedua, dia disangkakan melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif