Plt juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Plt juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Penyidikan Kasus Bupati Nonaktif PPU Dipertajam Melalui 6 Saksi

Fachri Audhia Hafiez • 14 April 2022 13:58
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi terkait kasus dugaan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU). Kasus itu menjerat Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM).
 
"Para saksi dari berbagai unsur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 April 2022.
 
Keenam saksi itu, yakni Direktur Utama PT Berkah Sukses Sejati, Kadarullah; account director PT Intertel Media Prima, Meiliawati Kartoyo; dan General Manager PT Petronisia Benimel, Bermot Silitonga. Kemudian, karyawan swasta Paradizs Perysa Putra; swasta, Ruslan Sangadji; dan aparatur sipil negara (ASN), Mohammad Syaiful.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali belum membeberkan keterkaitan para saksi dalam perkara dugaan rasuah tersebut. Keterangan yang digali dari para saksi akan diungkap setelah pemeriksaan oleh penyidik.
 
Abdul ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU. Terdapat enam tersangka pada perkara tersebut. Mereka yakni pemberi sekaligus swasta Ahmad Zuhdi.
 
Baca: Bupati Nonaktif PPU Diduga Mematok Tarif Penerbitan Izin Usaha
 
Kemudian, sebagai penerima Abdul Gafur, Plt Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
 
Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif