Kejaksaan Agung. Foto: MI
Kejaksaan Agung. Foto: MI

Penyidikan Kasus HAM Berat Paniai 2014 Butuh Terobosan Progresif

Tri Subarkah • 17 Desember 2021 23:36
Jakarta: Penyidikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, Peristiwa Paniai 2014, dari Kejaksaan Agung disebut membutuhkan terobosan progresif. Terobosan ini ialah penggunaan perspektif atau paradigma hukum progresif yang didasari keadilan dan kebenaran. 
 
"Sebab, kalau cara-cara penyelesaiannya masih menggunakan paradigma lama, paradigma konvensional, akan terbentur pada syarat formal material yang diatur dalam hukum acara," kata Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak kepada Media Indonesia, Jumat, 17 Desember 2021.
 
Hukum progresif tersebut tidak berhenti pada persoalan formal saja, melainkan bergerak ke ranah material dan substansi. Pendekatan hati nurani keadilan dan kebenaran masyarakat dibutuhkan untuk menyempurnakan keterbatasan hukum formal. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menilai proses penyidikan Peristiwa Paniai 2014 bukan hanya menjadi beban Kejaksaan Agung. Publik diharap ikut memberikan dukungan agar kejaksaan tidak sendiri dalam menghadapi keterbatasan hukum formal untuk menyelesaikan masalah ini.
 
Baca: Penyidik Kasus HAM Berat Paniai Tiba di Jayapura
 
Masyarakat, ahli, maupun Komisi Nasional (Komnas) HAM dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan begitu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak menjadi polemik tanpa hasil signifikan.
 
"Terobosan progresif juga mesti menjadi paradigma hakim dalam mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM," jelas dia.
 
Penyidikan Peristiwa Paniai 2014 dimulai sejak Jumat, 3 Desember 2021, saat Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-79/A/JA/12/2021. Penyidikan itu menjadi tindak lanjut dari hasil penyelidikan dari Komnas HAM.
 
Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM Pidsus) Ali Mukartono menyebut tim penyidik yang diketuai Direktur HAM Berat JAM Pidsus Erryl Prima Putra Agoes sudah tiba di Jayapura untuk memeriksa saksi dan korban. Namun, Erryl enggan menjawab pertanyaan seputar perkembangan penyidikan di sana.
 
"Saya lapor sama JAM (JAM Pidsus) dan Kapuspenkum (Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak). Mohon teman paham dengan segala hormat silakan tanya Pak Leo," kata Erryl kepada Media Indonesia.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif