Sidang perdana praperadilan Romahurmuziy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Foto: MI/Mohamad Irfan)
Sidang perdana praperadilan Romahurmuziy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Foto: MI/Mohamad Irfan)

KPK Sebut Praperadilan Romi Tak Berdasar

Nasional OTT KPK OTT Romahurmuziy
Candra Yuri Nuralam • 07 Mei 2019 15:18
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praperadilan yang diajukan oleh mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi) tidak sesuai dengan hukum. KPK menilai penangkapan Romi sesuai aturan yang berlaku.
 
Melalui praperadilan, Romi menyebut penyadapan yang dilakukan KPK tidak sesuai dengan surat perintah. Menanggapi itu, Tim Biro Hukum KPK, Evi Laila Kholis yakin dengan tindakan yang telah dilakukan timnya benar.
 
"Penegak hukum mempunyai kebijakan sendiri untuk menangkap dan melakukan tindakan terhadap pelaku korupsi," kata Evi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Evi menjelaskan, KPK secara sah sudah diberikan kekuatan yang absolut oleh Makamah Konstitusi (MK) untuk menindak pelaku korupsi. Untuk itu, perihal pengajuan keberatan Romi terhadap mulainya penyadapan yang tidak sesuai dengan surat perintah dinilai aneh.
 
"Proses penyelidikan tentu saja tidak masuk pada ruang lingkup praperadilan. Karena KUHAP atau pun putusan MK dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 mengatur ruang lingkup praperadilan secara limitatif," ujar Evi.
 
Baca juga:KPK Ultimatum Menteri Lukman
 
Mengacu pada pasal tersebut, Evi memastikan KPK bisa melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan kata lain, kata Evi, penyadapan yang dilakukan KPK sah secara hukum.
 
"Proses penyelidikan tidak masuk ruang lingkup praperadilan ini pun telah ditegaskan pada sejumlah putusan praperadilan," tutur Evi.
 
Selain itu, pernyataan Romi yang menyebut bahwa uang yang diterimanya tidak masuk dalam kategori korupsi karena bernominal di bawah Rp1 miliar dinilai kesalahpahaman. Kubu Romi dinilai salah mengartikan Pasal 2 atau 3 yang mengatur tentang korupsi dengan kerugian keuangan negara hanyalah salah satu jenis TPK di antara 7 jenis korupsi yang diatur di undang-undang Tipikor.
 
KPK pun menegaskan uang yang diterima Romi benar adalah hasil korupsi dan sudah merugikan negara. "KPK memastikan tersangka RMY yang diproses dalam kasus ini menjabat sebagai Anggota DPR-RI sehingga masuk sebagai kualifikasi Penyelenggara Negara," jelas Evi.
 
Baca juga:Romahurmuziy Meyakini Penangkapannya Melanggar Hukum
 
Sebelumnya, Penangkapan Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama dinilai ilegal. KPK disebut melakukan penyidikan tanpa surat perintah.
 
Hal ini diungkapkan oleh Kuasa Hukum Romi Maqdir Ismail saat membacakan nota praperadilan mewakili mantan Ketua Umum PPP itu. Penyadapan yang dilakukan berbeda dengan tanggal yang diperintahkan dalam surat tugas KPK.
 
"Kedatangan Haris Hasanudin kerumah Romi 16 Februari 2019 membuktikan adanya penyadapan sebelum itu, berarti surat penyelidikan dan surat perintah tugas seharusnya dari tanggal itu," kata Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta, Senin 6 Mei 2019.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif