Total Kerugian Negara Kasus Timah Mencapai Rp300 Triliun, Termasuk Kerusakan Lingkungan

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 mencapai Rp300 triliun. Jumlah itu setelah ditambah dengan kerugian lingkungan sebesar Rp271 triliun. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, menjelaskan penetapan besaran kerugian ini dilakukan Kejagung setelah berdiskusi dengan enam ahli lingkungan. Termasuk ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo. "Yang kemudian sampai pada kesimpulan ada kerugian keuangan negara sebesar Rp300,003 triliun. Angka detail sampai ke digit terakhir nanti kami akan jelaskan di persidangan," kata Agustina dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Mei 2024. Agustina memerinci nilai kerugian tersebut. BPKP memasukan kerugian kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun sebagai kerugian negara. Kemudian, kerugian negara disebabkan kelebihan pembayaran harga sewa smelter atau pemurnian biji timah oleh PT Timah sebesar 2,85 triliun. Ada juga kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh pembayaran biji timah ilegal yang dilakukan PT Timah kepada para mitra. Dengan total biaya Rp26,649 triliun. Agustina menjelaskan nilai kerusakan ekologis Rp271 triliun tersebut dimasukkan sebagai bentuk kerugian keuangan negara karena berdampak pada penurunan nilai aset lingkungan. "Karena dalam konteks neraca sumber daya alam dan lingkungan, kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal merupakan residu yang menurunkan nilai aset lingkungan secara keseluruhan," jelas dia.   Sementara itu, ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo mengatakan kasus korupsi yang terjadi di wilayah Bangka Belitung itu mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan pada sejumlah lokasi pertambangan timah. Hal tersebut berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel-sampel tanah serta vegetasi yang diambil dari lokasi pertambangan. Lalu, Bambang mulai menghitung dan menemukan nilai kerusakan lingkungan sebesar Rp271,6 triliun. Menurut Bambang, apabila tidak terjadi kerusakan lingkungan, negara bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari segi keuangan ataupun lingkungan. "Kalau tidak dipulihkan tanggung jawab siapa, dari investigasi yang ada apa pun alasannya PT Timah harus tanggung jawab terhadap apa yang terjadi," ujar Bambang. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan pihaknya akan memasukan kerugian negara senilai Rp300 triliun ke dalam dakwaan 22 tersangka. Dia menegaskan jaksa tidak akan mendakwa soal kerugian kerusakan lingkungan. "Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara, 300 koma sekian triliun akan didakwa sebagai kerugian negara" jelas Febrie. Total sudah ada 22 tersangka dalam kasus korupsi timah. Mereka diduga saling bekerja sama dalam proses menjalankan bisnis timah ilegal. Berikut daftar ke 22 tersangka: Toni Tamsil alias Akhi (TT), tersangka perintangan penyidikan Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP Hasan Tjhie (HT) selaku Direktur Utama CV VIP Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah 2016-2011 Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018 Alwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Helena Lim (HLN) selaku Manajer PT QSE Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT, suami artis Sandra Dewi Hendry Lie (HL) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN Fandy Lie (FL) selaku marketing PT TIN sekaligus adik Hendry Lie Suranto Wibowo (SW) selaku Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 2015-2019 Rusbani (BN) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Maret 2019 Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Bambang Gatot Ariyono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022.