medcom.id, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menghormati dan menghargai siapa pun yang datang, termasuk dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi. MK akan bersikap sesuai dan dalam koridor kewenangan konstitusionalnya.
"Tidak boleh lebih," kata juru bicaranya Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Jumat 28 Juli 2017.
Hal ini dikatakan Fajar menanggapi aksi 287 yang menolak Perppu 2 Tahun 2017. Perppu tersebut mengatur Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).
"Nah, apalagi Perppu Ormas ini sudah masuk menjadi perkara, maka MK di sini harus menjaga kehati-hatiannya," ucap Fajar.
Baca: Perwakilan Aksi 287 Bakal Serahkan Uji Materi Perppu Ormas ke MK
Fajar menegaskan, apa pun yang muncul dari luar persidangan, tidak akan berpengaruh terhadap penanganan perkara di MK. Termasum uji materi Perppu Ormas.
"MK tidak bisa diintervensi oleh opini publik atau desakan dari luar persidangan. MK tetap akan menjaga independensinya," tegas Fajar.
MK juga berharap bila ada pihak-pihak yang ingin terlibat dalam memengaruhi pertimbangan putusan kelak, supaya dapat mengambil jalur-jalur konstitusional.
"Misalnya menjadi pihak terkait dalam perkara tersebut, lalu sampaikan pandangannya di hadapan Majelis Hakim Konstitusional, itu akan lebih elegan," pungkas Fajar.
Baca: Massa Aksi 287 Diminta Berorasi Sesuai Aturan Waktu
Sebanyak 20 orang perwakilan massa aksi 287 bakal menemui perwakikan MK. Perwakilan massa aksi 287 akan menjadi simbol penyerahan uji materi Perppu Ormas.
Anggota Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Kapitra Ampera memastikan, penyerahan uji materi ke MK bakal dilakukan setelah Salat Jumat. Namun, belum bisa dipastikan apakah seluruh peserta aksi 287 bakal turut ikut serta long march menuju MK.
Sejauh ini, agenda aksi 287 mayoritas masih terpusat di Istiqlal. Inti aksi baru dimulai setelah salat Jumat berjamaah.
Data kepolisian mencatat peserta aksi 287 bukan hanya datang dari Jakarta. Ada juga massa luar kota seperti Serang, Purwakarta, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Barat.
Aksi 287 diinisiasi Presidium Alumni 212. Unjuk rasa tetap digelar kendati sudah ada imbauan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Ma'ruf Amin.
medcom.id, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menghormati dan menghargai siapa pun yang datang, termasuk dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi. MK akan bersikap sesuai dan dalam koridor kewenangan konstitusionalnya.
"Tidak boleh lebih," kata juru bicaranya Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Jumat 28 Juli 2017.
Hal ini dikatakan Fajar menanggapi aksi 287 yang menolak Perppu 2 Tahun 2017. Perppu tersebut mengatur Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).
"Nah, apalagi Perppu Ormas ini sudah masuk menjadi perkara, maka MK di sini harus menjaga kehati-hatiannya," ucap Fajar.
Baca: Perwakilan Aksi 287 Bakal Serahkan Uji Materi Perppu Ormas ke MK
Fajar menegaskan, apa pun yang muncul dari luar persidangan, tidak akan berpengaruh terhadap penanganan perkara di MK. Termasum uji materi Perppu Ormas.
"MK tidak bisa diintervensi oleh opini publik atau desakan dari luar persidangan. MK tetap akan menjaga independensinya," tegas Fajar.
MK juga berharap bila ada pihak-pihak yang ingin terlibat dalam memengaruhi pertimbangan putusan kelak, supaya dapat mengambil jalur-jalur konstitusional.
"Misalnya menjadi pihak terkait dalam perkara tersebut, lalu sampaikan pandangannya di hadapan Majelis Hakim Konstitusional, itu akan lebih elegan," pungkas Fajar.
Baca: Massa Aksi 287 Diminta Berorasi Sesuai Aturan Waktu
Sebanyak 20 orang perwakilan massa aksi 287 bakal menemui perwakikan MK. Perwakilan massa aksi 287 akan menjadi simbol penyerahan uji materi Perppu Ormas.
Anggota Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Kapitra Ampera memastikan, penyerahan uji materi ke MK bakal dilakukan setelah Salat Jumat. Namun, belum bisa dipastikan apakah seluruh peserta aksi 287 bakal turut ikut serta long march menuju MK.
Sejauh ini, agenda aksi 287 mayoritas masih terpusat di Istiqlal. Inti aksi baru dimulai setelah salat Jumat berjamaah.
Data kepolisian mencatat peserta aksi 287 bukan hanya datang dari Jakarta. Ada juga massa luar kota seperti Serang, Purwakarta, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Barat.
Aksi 287 diinisiasi Presidium Alumni 212. Unjuk rasa tetap digelar kendati sudah ada imbauan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Ma'ruf Amin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
