Gedung Merah Putih KPK. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Gedung Merah Putih KPK. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

KPK Tahan Tersangka Korupsi Pembangunan Jalan di Bengkalis

Candra Yuri Nuralam • 05 Desember 2022 21:47
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Wakil Presiden PT Wasco Victor Sitorus. Dia merupakan tersangka dalam kasus dugaan rasuah pada proyek multiyears peningkatan jalan di Pulau Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015.
 
"Tim penyidik menahan tersangka VS (Victor Sitorus) untuk 20 hari pertama terhitung mulai 5 Desember 2022 sampai dengan 24 Desember 2022," kata Deputi Penindakan dan Ekesekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 5 Desember 2022.
 
Dia bakal mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Kavling C1. Total, ada 10 tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mereka yakni Kepala Dinas PU Pemkab Bengkalis M Nasir, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tirtha Adhi Kazmi, Wakil Ketua Direksi PT Wika Persero Petrus Edy Santoso, dan Project Manager PT Wika Persero Didiet Hartanto.
 
Lalu, staf pemasaran PT Wika Persero Firjan Taufan, Komisaris PT Rimbo Peraduan Suryadi Halim, Direktur PT Arta Niaga Nusantara Melia Boentaran, dan Komisaris PT Arta Niaga Nusantara Handoko Setiono.
 
Dalam kasus ini, Victor diduga memberikan Rp1 milair ke Nasir agar memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek jembatan ini. Uang itu diberikan melalui orang kepercayaan Nasir.
 
Suap itu membuat pengerjaan proyek tidak sesuai dengan isi kontrak. Waktu pengerjaannya pun juga menjadi lama.
 
"Akibat perbuatan tersangka, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp152 miliar dari nilai proyek Rp284,5 miliar," ujar Karyoto.
 

Baca: KPK Dalami Perintah Tersangka Menentukan Subkontraktor Proyek Fiktif di PT Amarta Karya


Dalam kasus ini, Victor diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif