Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Ditjen Dukcapil Akan Mendata DPO

Nasional pelayanan kependudukan dpo
Kautsar Widya Prabowo • 14 Juli 2020 09:20
Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mendata nama-nama yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal tersebut dilakukan untuk memperkecil ruang gerak pelaku kejahatan.
 
Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah menjelaskan saat ini Ditjen Dukcapil hanya memiliki data kependudukan, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Data tersebut dinilai tidak cukup mendata secara spesifik keberadaan buronan.
 
"Jadi (harus ada) nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, terus nama bapak, nama ibu, itu akan jauh lebih baik," ujar Zudan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Zudan mengatakan tidak sedikit masyarakat yang memiliki nama serupa. Sehingga, diperlukan data pendukung untuk memverifikasi individu yang masuk DPO.
 
"Jadi kami dapat tanggal lahir, tempat lahir, alamat untuk kami sinkronkan, oh yang ini orangnya. Kalau hanya diberi nama misalnya Achmad Yusuf, yang ada nama Achmad mucul, yang Yusuf muncul," jelasnya.
 
Ditjen Dukcapil akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum ihwal aktivitas DPO yang tengah mengurus data kependudukan. Sehingga, pergerakan DPO tersebut dapat diketahui dengan mudah.
 
"Kalau ada orang yang mau mengurus (data) oh ini orang buron. Kita beri tahu (penegak hukum) besok mesti ke sini, atau nanti sore jam sekian ke sini," tuturnya.
 
Baca: Status DPO Djoko Tjandra Tak Terdeteksi di Dukcapil Jaksel
 
Namun, Ditjen Dukcapil akan tetap memberikan pelayanan secara normal kepada para DPO. Pasalnya, data kependudukan penting dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.
 
"Kita tetap memberikan layanan. Dengan mereka (DPO) direkam sidik jari, iris mata, dan wajah, mereka tidak lagi berdata ganda," jelasnya.
 
Zudan belum dapat memastikan kapan sistem pendataan DPO dapat beroperasi. Zudan sudah mengajukan usulan tersebut dalam rapat bersama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
 
Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Jhoni Ginting; Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi; Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit; dan Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani turut hadir dalam rapat yang digelar pada 8 Juli 2020 itu.
 
"Kita sudah mengajukan permimtaan. Nanti menunggu diberikan, karena data buronan dinamis bertambah-tambah. Mereka yang ada penambahan segera berikan ke kami," ujarnya.
 

(AZF)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif