Ilustrasi. Media Indonesia.
Ilustrasi. Media Indonesia.

14 Eks Legislator Sumut Penerima 'Uang Ketok Palu' Segera Diadili

Nasional kpk kasus korupsi gatot pujo nugroho
Fachri Audhia Hafiez • 18 November 2020 13:59
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara penyidikan 14 tersangka mantan anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut). Berkas dinyatakan lengkap.
 
Para tersangka diduga menerima 'uang ketok palu' dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait pengesahan APBD. Mereka akan duduk di kursi pesakitan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 
"Rencana persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu, 18 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Para tersangka merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Mereka yang menjadi tersangka ialah Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Ahmad Hosein Hutagulung, dan Syamsul Hilal.
 
Kemudian, Robert Nainggolan, Ramli, Mulyani, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik. Selama proses penyidikan KPK telah memeriksa 57 saksi. Saksi yang dihadirkan di antaranya Gatot Pujo Nugroho dan beberapa mantan anggota DPRD Sumatra Utara.
 
Baca: Eks Legislator Sumut yang Ditahan KPK Reaktif Covid-19
 
Penahanan tersangka selanjutnya menjadi kewenangan jaksa penuntut umum selama 20 hari terhitung sejak 18 November 2020 hingga 7 Desember 2020. Keempat belas orang itu tetap ditahan di rutan cabang KPK.
 
Selanjutnya, dalam waktu 14 hari kerja, jaksa penuntut umum segera menyusun surat dakwaan. Lalu melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan.
 
Seluruh tersangka diduga berjemaah menerima 'uang ketok palu' dari Gatot Pujo Nugroho. Para tersangka diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp377,5 juta sampai dengan Rp777,5 juta.
 
Duit tersebut untuk memuluskan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012 hingga 2014, persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013 dan 2014, pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan 2019, serta menolak penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif