Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Edhy Prabowo Dicecar Penyidik Soal Barang Belanjaan di AS

Nasional kpk kasus korupsi Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 03 Desember 2020 19:00
Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Praowo selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar 7 jam, Edhy mengaku dicecar seputar barang belanjaannya saat berkunjung ke Amerika Serikat.
 
"Saya dikonfrontasi dengan bukti-bukti. Sudah saya akui semuanya. Yang barang barang saya beli di Amerika itu kayak baju. Semuanya," kata Edhy usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Desember 2020.
 
Edhy irit bicara terkait kasusnya. Dia hanya meminta doa untuk kelanjutan nasibnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya ngikutin, mohon doanya," ujar Edhy.
 
Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka korupsi bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
Baca: Edhy Prabowo Diperiksa KPK
 
Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif