Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo di Kantor KPK/Medcom.id/Candra.
Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo di Kantor KPK/Medcom.id/Candra.

Edhy Prabowo Diperiksa KPK

Nasional kpk kasus korupsi Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 03 Desember 2020 13:14
Jakarta: Menteri nonaktif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo dihadirkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benur itu langsung memasuki ruang pemeriksaan usai tiba di markas KPK.
 
Pantauan Medcom.id, Edhy tiba sekitar pukul 12.45 WIB menggunakan rompi oranye. Dia enggan menjawab pertanyaan wartawan seputar kasusnya.
 
"Iya," kata Edhy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Desember 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Edhy datang bersama Staf Menteri KP Amiril Mukminin. Amiril juga ogah menjawab pertanyaan wartawan.
 
Baca: KPK Sita Uang Rp4 Miliar dari Rumah Dinas Edhy Prabowo
 
Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. 
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif