Ilustrasi uang suap. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi uang suap. Medcom.id/M Rizal

KPK Sita Uang Rp4 Miliar dari Rumah Dinas Edhy Prabowo

Nasional kpk OTT KPK Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 03 Desember 2020 12:59
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menggeledah rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo di Jalan Widya Chandra V, Jakarta Selatan. Uang Rp4 miliar disita dalam penggeledahan itu.
 
"Ditemukan juga sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dengan total senilai sekitar Rp4 miliar," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Desember 2020.
 
KPK juga menyita delapan sepeda dan beberapa dokumen dari rumah dinas Edhy. Sepeda itu diyakini penyidik dibeli dari uang panas hasil korupsi ekspor benur (benih lobster).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tim penyidik akan menganalisa seluruh barang dan dokumen serta uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan tersebut untuk selanjutnya segera dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini," ujar Ali.
 
Baca: KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo
 
KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka bersama enam orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi ekspor benur. Sebanyak enam tersangka sebagai penerima suap ialah Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, pihak swasta Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
Satu tersangka sebagai pemberi suap yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan untuk berbelanja Edhy dengan istri serta Andreau dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benur hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif