Peneliti Imparsial Husein Ahmad. Medcom.id/Fachri
Peneliti Imparsial Husein Ahmad. Medcom.id/Fachri

Putusan Gugatan Terkait Pangdam Jaya Disebut Membuktikan TNI Kebal Hukum

Nasional tni Pengadilan Penegakan Hukum Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa
Fachri Audhia Hafiez • 20 April 2022 18:50
Jakarta: Putusan gugatan terhadap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pengangkatan Mayjen Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya disoroti koalisi masyarakat sipil. Putusan tersebut dinilai membuktikan TNI kebal hukum.
 
"Hal ini juga secara gamblang membuka tirai eksklusivitas bahkan kekebalan dalam tubuh TNI, yang sejatinya dalam negara demokrasi, tidak boleh ada unsur-unsur yang tidak dapat disentuh oleh hukum," kata peneliti Imparsial Husein Ahmad saat konferensi pers, Rabu, 20 April 2022.
 
Putusan itu memuat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan tersebut dengan amar dismissal ditolak. Amar itu menyebutkan bahwa bukan kewenangan PTUN mengadili, melainkan ranah Pengadilan Tata Usaha Militer.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Husein mengungkapkan gugatan koalisi masyarakat sipil atas objek sengketa yang sama dan telah diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak mendapat respons. Tidak ada surat jawaban tertulis oleh panitera pengadilan.
 
"Tidak adanya keterbukaan ini mengakibatkan tiap keputusan militer tidak bisa mendapat masukan atau kritik dari publik," ucap Husein.
 
Husein menilai gugatan atas keputusan Panglima TNI dalam penunjukan Pangdam Jaya mestinya menjadi bahan perbaikan. Selama ini pengambilan keputusan dalam tubuh TNI sepihak dan sarat subjektivitas.
 
Pengangkatan Untung pun dinilai kontraproduktif. Sebab, Andika tengah membangun citra baik TNI dari catatan kelam masa lalu.
 
"Ini kontraproduktif dengan apa yang sedang dia rintis, citra yang dia rintis bahwa TNI itu prokemanusiaan, HAM dan dia mengangkat pelanggaran HAM menjadi Pangdam Jaya itu meruntuhkan apa yang sedang dirintis," ucap Husein.
 
Baca: Putusan Gugatan Terkait Pangdam Jaya Dinilai Mengecewakan
 
Keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998, Paian Siahaan dan Hardingga, mengajukan gugatan atas pengangkatan Pangdam Jaya Untung Budiharto. Paian merupakan ayah dari Ucok Munandar Siahaan selaku korban.
 
Gugatan juga dilayangkan Hardiangga, anak dari Yani Afri yang merupakan korban. Gugatan diajukan bersama koalisi masyarakat sipil seperti Imparsial, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif