Peneliti Imparsial Husein Ahmad. Medcom.id/Fachri
Peneliti Imparsial Husein Ahmad. Medcom.id/Fachri

Putusan Gugatan Terkait Pangdam Jaya Dinilai Mengecewakan

Nasional tni Pelanggaran HAM Pengadilan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa
Fachri Audhia Hafiez • 20 April 2022 17:49
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil menilai putusan gugatan terhadap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pengangkatan Mayjen Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya dinilai mengecewakan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan tersebut.
 
"Kekecewaan kami atas hasil putusan dissmisal majelis hakim PTUN Jakarta yang menyatakan bahwa gugatan kami tidak dapat diterima," kata peneliti Imparsial Husein Ahmad saat konferensi pers, Rabu, 20 April 2022.
 
Menurut Husein, argumentasi dalam gugatan sudah mengedepankan keadilan bagi korban. Pasalnya, Untung merupakan anggota Tim Mawar Kopassus yang terbukti bersalah dalam kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1998.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tidak hanya mengecewakan, tetapi juga mempertontonkan pembiaran dan bahkan perlindungan terhadap praktik Impunitas di Indonesia," ujar Husein.
 
Baca: Panglima TNI: Keturunan PKI Jangan Jadi Alasan Gagalkan Calon Prajurit
 
Dia mengatakan putusan dismissal gugatan tersebut penuh kejanggalan. Hal itu dinilai dari terburu-burunya persidangan dan hakim gagal melihat permasalahan.
 
"Janggalnya putusan ini secara nyata tidak hanya telah menyakiti rasa keadilan para korban tetapi juga mencoreng wajah penegakan HAM di Indonesia," ucap Husein.
 
PTUN Jakarta menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Keputusan Panglima TNI mengangkat Pangdam Jaya Untung Budiharto bukan kewenangan PTUN untuk mengadili, melainkan ranah Pengadilan Tata Usaha Militer. Hal itu berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 
"Padahal, sebagai lembaga peradilan yang terhormat PTUN seharusnya mengetahui bahwa hingga kini Peradilan Tata Usaha Militer belum ada, dan oleh karena itu seharusnya kewajiban menyelesaikan perkara tata usaha militer menjadi tanggung jawab PTUN," jelas Husein.
 
Keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998, Paian Siahaan dan Hardingga, mengajukan gugatan atas pengangkatan Pangdam Jaya Untung Budiharto. Paian merupakan ayah dari Ucok Munandar Siahaan selaku korban.
 
Gugatan juga dilayangkan Hardiangga, anak dari Yani Afri yang merupakan korban. Gugatan diajukan bersama koalisi masyarakat sipil seperti Imparsial, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif