KPK Belum Terima Salinan Putusan PK 22 Koruptor

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menerima salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung (MA) terkait peninjauan kembali (PK) sejumlah kasus pidana korupsi. Putusan untuk 22 terpidana yang hukumannya disunat MA tak kunjung diterima. "Hingga saat ini KPK belum menerima salinan putusan lengkap," ujar Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, Rabu, 30 September 2020. Ali meminta MA segera mengirimkan salinan putusan tersebut. Sehingga, KPK bisa menelaah lebih lanjut pengurangan masa tahanan yang diberikan MA. Dia menyebut jumlah PK yang diajukan terpidana korupsi berpotensi terus bertambah. Saat ini sekitar 38 perkara yang ditangani KPK sedang dalam tahap pengajuan PK. Baca: MA Sunat Masa Hukuman 20 Terpidana Korupsi Garapan KPK Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyayangkan keputusan MA mengurangi hukuman terpidana korupsi. Apalagi, kata dia, MA kerap memberi diskon masa hukuman dalam PK. "(Seharusnya ada) legal reasoning pengurangan hukuman-hukuman dalam perkara-perkara a quo (tersebut) agar tidak menimbulkan kecurigaan publik dalam pemberantasan korupsi," kata Nawawi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 20 September 2020. Pemotongan masa hukuman bervariasi. Misalnya, pengacara Otto Cornelis (OC) Kaligis yang mendapat diskon hukuman enam bulan dan eks Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi yang dikorting tiga tahun penjara.