Eks Pejabat Kendari Dituntut 7 Tahun Penjara

Damar Iradat 03 Oktober 2018 16:49 WIB
OTT Wali Kota Kendari
Eks Pejabat Kendari Dituntut 7 Tahun Penjara
Mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Fatmawati Faqih. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.
Jakarta: Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Fatmawaty Faqih dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
 
"Menuntut, menyatakan terdakwa Fatmawaty Faqih bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan terhadap Fatmawaty di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Oktober 2018.
 
Fatmawaty dinilai terbukti menjadi perantara suap kepada Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun. Fatmawaty diduga menerima uang Rp2,8 miliar dari Direktur PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah. Uang itu diberikan agar Adriatma selaku wali kota setuju Hasmun mendapatkan jatah proyek pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port tahun 2018-2020 dengan sistem penganggaran multi years.
 
Kemudian, Fatmawaty juga menjadi perantara suap Rp4 miliar dari Hasmun Hamzah. Uang tersebut ditujukan juga untuk ayah dan anak yang menjadi tersangka suap ini.

Baca: KPK Temukan Rp2,7 Miliar Uang Suap Walkot Kendari

Duit Rp4 miliar ini,  kata jaksa, diberikan lantaran Asrun yang menjabat Wali Kota Kendari periode 2007-2012 menyetujui Hasmun mendapat jatah sejumlah proyek di Kendari. Salah satunya, pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Kendari. Proyek itu menggunakan sistem pendanaan multiyears dengan anggaran tahun 2014-2017.
 
Kemudian, ada juga proyek pembangunan Tambat Labuh Zona III Taman Wisata Teluk (TWT) - Ujung Kendari Beach. Proyek itu menggunakan anggaran tahun 2014-2017.
 
Fatmawaty dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id