KKSK dan BDNI Sempat Beda Pendapat soal Misrepresentasi
Mantan Anggota Tim Bantuan Hukum (TBH) Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Todung Mulya Lubis - ANT/Hafidz Mubarak.
Jakarta: Mantan Anggota Tim Bantuan Hukum (TBH) Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK),
Todung Mulya Lubis, mengaku sempat ada perbedaan pendapat antara pihaknya dengan Sjamsul Nursalim selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terkait misrepresentasi yang dilakukan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Namun, hal itu dinilai wajar. 

Todung dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Ia mengaku sempat membantu KKSK dalam menyelesaikan sengketa antara BPPN dan BDNI. Kendati begitu, TBH telah menyimpulkan jika BDNI melakukan misrepresentasi.

Misrepresentasi adalah kondisi saat satu pihak membuat pernyataan palsu di dalam suatu kontrak kerja. Pihak yang menerima pernyataan palsu bisa menuntut ganti rugi.


"Bahwa ada perbedaan pendapat tentu bisa terjadi, tapi kami TBH menyimpulkan bahwa telah terjadi misrepresentasi," kata Todung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Juli 2018. 

Advokat senior itu menyebut obligor berhak tidak sependapat dengan laporan TBH KKSK soal misrepresentasi. Namun demikian, pihak KKSK dan BPPN juga memiliki kewenangan untuk menelaah kembali soal laporan aset milik BDNI yang dibayarkan kepada BPPN.

(Baca juga: Boediono tak Mendapat Laporan Misrepesentasi BDNI dari Syafruddin)

Menurut dia, saat itu TBH telah mengeluarkan pendapat hukum terkait misrepresentasi yang dilakukan BDNI. Pendapat hukum itu keluar berdasarkan laporan kantor hukum Lubis Gani Surowidjojo (LGS). 

Saat itu, LGS telah melakukan kajian melalui financial due dilligince (FDD) dan legal due dilligence (LDD) kepada dua perusahaan penjamin utang petambak; PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM). Dari hasil kajian, LGS menyimpulkan Sjamsul Nursalim telah melakukan misrepresentasi karena kredit petambak macet dan dijamin oleh PT DCD sebagai salah satu aqcuisition company. Kredit macet itu lalu tak diungkap Sjamsul Nursalim. 

"Pada 2002 kami telah menyelesaikan tugas kami, membuat pendapat hukum yang kita kaji berdasarkan apa yang dibuat tim LGS," ujar dia.

Tim kuasa hukum Syafruddin lantas menanyakan pihak yang berwenang menentukan misrepresentasi yang dilakukan oleh BDNI. Kendati begitu, Dubes RI untuk Norwegia itu mengaku tidak mengetahui pasti hal tersebut.

"Sebagai TBH kewajiban kami menyampaikan pendapat hukum kepada pihak KKSK terhadap apa yang dibuat oleh tim LGS. Laporan itu jadi pertimbangan atau tidak, itu kewenangan KKSK. Bahwa KKSK atau BPPN menganggap tidak betul ada misrepresentasi, itu sudah di luar kewenangan kami," pungkas dia. 





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id