KPK Sita Dokumen Izin Menara Telekomunikasi di Mojokerto

Juven Martua Sitompul 02 Mei 2018 09:46 WIB
kasus suap
KPK Sita Dokumen Izin Menara Telekomunikasi di Mojokerto
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen izin pembangunan menara telekomunikasi di Mojokerto. Penyitaan dilakukan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa
 
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dokumen yang disita hasil penggeledahan dari 31 lokasi di Jawa Timur.
 
"Dalam kasus suap, KPK menyita sejumlah dokumen-dokumen terkait dengan izin pembangunan menara telekomunikasi ‎yang tersebar di berbagai lokasi," kata Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 2 April 2018.
 
Menurut Febri, 31 lokasi yang digeledah itu terdiri dari 20 kantor atau dinas, empat perusahaan, dan tujuh rumah pribadi dengan rincian sebagai berikut.

Baca: KPK Segel Ruang Kerja Bupati dan Wabup Mojokerto

1. Kantor dan Rumah Dinas Bupati Mojokerto;
2. Kantor Bappeda Kab. Mojokerto;
3. Rumah NN, orang kepercayaan Mustofa Kamal Pasa di Kecamatan Pungging, Mojokerto;
4. Showroom milik NN di Kecamatan Mojosari, Mojokerto;
5. Kantor Satpol PP Kabupaten Mojokerto;
6. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto;
7. Rumah NHN (Mantan Kepala DPMPTSP)‎;
8. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto;
9. Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mojokerto;
10. Kantor Regional Office Tower Bersama Grup (TBG) di Surabaya;
11. Rumah SB (Achmad, Subhan, Mantan Wakil Bupati Malang 2010-2015) di Malang;
12. Kantor Dinas PUPR Kab. Mojokerto;
13. Kantor Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto;
14. Kantor Dinas Pertanian Kab. Mojokerto;
15. Kantor Dinas Sosial Kab. Mojokerto;
16. Kantor Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Mojokerto;
17. Kantor Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto;
18. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto;
19. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto;
20. Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kab. Mojokerto;
21. Kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Mojokerto;
22. Kantor PT DMJ di Kab. Mojokerto;
23. Kantor PT PB di Sidoarjo, Jawa Timur;
24. Kantor Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto;
25. Dan beberapa rumah milik keluarga tersangka dan saksi lainnya.
 
Mustofa Kamal Pasa ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara.  Kasus pertama, Mustofa diduga menerima suap atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.
 
Mustofa dijerat sebagai tersangka bersama dengan Permit and Regulatory Division Head Tower Bersama Group Ockyanto dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Onggo Wijaya.
 
Dalam kasus ini, Mustofa diduga menerima suap dari Ockyanto dan Onggo Wijaya sebanyak Rp2,7 miliar untuk memuluskan pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojoekerto tahun 2015.
 
Kasus kedua, Mustofa ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi bersama dengan Kepala DInas PUPR Pemkab Mojokerto tahun 2010-2015, Zainal Abidin. Keduanya diduga menerima gratifikasi atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk pembangunan jalan di tahun 2015.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id