Bupati Bogor, Ade Yasin. MI/Dede Susianti
Bupati Bogor, Ade Yasin. MI/Dede Susianti

KPK Konfirmasi Temuan Bukti Suap ke Ade Yasin

Nasional KPK Kasus Suap Ade Yasin Bupati Bogor Ditangkap
Candra Yuri Nuralam • 10 Mei 2022 16:26
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin. Dia diminta menjelaskan soal bukti dugaan suap yang ditemukan KPK.
 
"Tim penyidik KPK sebagai pemeriksaan perdana pasca (penahanan), kemudian kemarin kami melakukan penggeledahan di Bogor, dan Bandung. Saat ini kami akan mengonfirmasi informasi itu," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Mei 2022.
 
Ali berharap keterangan Ade saat mengonfirmasi temuan penyidik membuahkan bukti baru. KPK berharap keterangan Ade juga bisa membuat penyidik mengembangkan perkara lebih luas lagi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Para tersangka kami periksa sebagai saksi dengan harapan nanti di situlah kami akan mengembangkan dan kami susun pemeriksaannya," ujar Ali.
 
Baca: KPK Temukan Bukti Elektronik Terkait Suap Ade Yasin
 
Sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Ade Yasin; Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik ditetapkan sebagai tersangka pemberi.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif