Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

KPK Temukan Bukti Elektronik Terkait Suap Ade Yasin

Nasional KPK Kasus Suap OTT KPK Ade Yasin Bupati Bogor Ditangkap KPK OTT Bupati Bogor Ade Yasin
Candra Yuri Nuralam • 30 April 2022 14:58
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua rumah tersangka kasus suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Sejumlah bukti elektronik terkait dugaan suap yang menyeret Bupati Bogor Ade Yasin itu ditemukan penyidik KPK.
 
"Pada tempat kediaman tersebut ditemukan dan diamankan diantaranya berupa bukti elektronik," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 30 April 2022.
 
Ali mengatakan dua rumah itu berada di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, dan Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Barang bukti yang ditemukan itu kini disita untuk dianalisa penyidik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Yang isinya akan dikonfirmasi kembali kepada para saksi dan tersangka," ujar Ali.
 
Sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Ade Yasin; Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik ditetapkan sebagai tersangka pemberi.
 
Baca: Catatan KPK untuk BPK Cegah Jual Beli WTP
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif