Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku prihatin masih terjadinya praktik rasuah yang melibatkan pejabat. Praktik suap seakan sulit dihindari, sehingga penangkapan 'pejabat kotor' terus terjadi di Tanah Air.
"Tidak bisa saya hindari keprihatinan menyaksikan penangkapan pejabat yang terjadi secara terus menerus yang menciptakan kesan bahwa transaksi suap dan sogok terjadi setiap hari pada pejabat-pejabat yang berada pada posisi cukup strategis," ujar Firli dalam unggahan yang dibagikan di akun Twitter pribadinya @firlibahuri, Sabtu, 8 Januari 2022.
Keprihatinan itu, kata Firli, tidak terlepas dari kasus terbaru yang ditangani KPK. Yaitu penangkapan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE).
Rahmat Effendi ditangkap terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.
Ada sejumlah hal yang disesalkan Firli pada penangkapan Rahmat Effendi. Salah satunya, lantaran Bekasi merupakan kota strategis sebagai penopang jalannya Ibu Kota.
"Kota Bekasi ini adalah salah satu kota yang berada di sekitar Ibu Kota berpenduduk jutaan (tepatnya 3,084 juta) dan tentu adalah kota yang strategis menopang jalannya Ibu Kota Negara kita," kata Firli.
Baca: Firli Sebut Perbaikan Sistem Pemerintahan Masifkan Budaya Antikorupsi
Padahal, menurut dia, jika posisi wali kota itu digunakan secara tepat, karier Rahmat Effendi kemungkinan lebih baik. Firli mencontohkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memulai kepemimpinan sebagai Wali Kota Solo.
Firli mengajak seluruh pihak mulai dari masyarakat hingga pemerintah bergerak menciptakan orkestrasi pemberantasan korupsi. Ini dilakukan agar praktik amis tidak kembali terjadi di Tanah Air.
"Kita masing-masing bergerak di wilayah kita untuk menciptakan orkestra pemberantasan korupsi yang sempurna karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh satu lembaga apalagi satu orang. Dia harus merupakan kerja semua lembaga bahkan di seluruh cabang kekuasaan," kata Firli.
Jakarta: Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku prihatin masih terjadinya
praktik rasuah yang melibatkan pejabat. Praktik suap seakan sulit dihindari, sehingga penangkapan
'pejabat kotor' terus terjadi di Tanah Air.
"Tidak bisa saya hindari keprihatinan menyaksikan penangkapan pejabat yang terjadi secara terus menerus yang menciptakan kesan bahwa transaksi suap dan sogok terjadi setiap hari pada pejabat-pejabat yang berada pada posisi cukup strategis," ujar Firli dalam unggahan yang dibagikan di akun
Twitter pribadinya
@firlibahuri, Sabtu, 8 Januari 2022.
Keprihatinan itu, kata Firli, tidak terlepas dari kasus terbaru yang ditangani KPK. Yaitu penangkapan Wali Kota Bekasi nonaktif
Rahmat Effendi (RE).
Rahmat Effendi ditangkap terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.
Ada sejumlah hal yang disesalkan Firli pada penangkapan Rahmat Effendi. Salah satunya, lantaran Bekasi merupakan kota strategis sebagai penopang jalannya Ibu Kota.
"Kota Bekasi ini adalah salah satu kota yang berada di sekitar Ibu Kota berpenduduk jutaan (tepatnya 3,084 juta) dan tentu adalah kota yang strategis menopang jalannya Ibu Kota Negara kita," kata Firli.
Baca:
Firli Sebut Perbaikan Sistem Pemerintahan Masifkan Budaya Antikorupsi
Padahal, menurut dia, jika posisi wali kota itu digunakan secara tepat, karier Rahmat Effendi kemungkinan lebih baik. Firli mencontohkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memulai kepemimpinan sebagai Wali Kota Solo.
Firli mengajak seluruh pihak mulai dari masyarakat hingga pemerintah bergerak menciptakan orkestrasi pemberantasan korupsi. Ini dilakukan agar praktik amis tidak kembali terjadi di Tanah Air.
"Kita masing-masing bergerak di wilayah kita untuk menciptakan orkestra pemberantasan korupsi yang sempurna karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh satu lembaga apalagi satu orang. Dia harus merupakan kerja semua lembaga bahkan di seluruh cabang kekuasaan," kata Firli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
