Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut perbaikan sistem pemerintahan menjadi langkah memasifkan budaya antikorupsi di Indonesia. Sistem yang baik diyakini membuat pejabat bersih dan profesional.
"Pada akhirnya, perbaikan sistem ini (sistem pemerintahan) akan menciptakan budaya antikorupsi yang masif yang membuat para pejabat Indonesia tampak bersih dan profesional," kata Firli Bahuri melalui unggahan di akun Twitter pribadinya @firlibahuri, dipantau dari Jakarta, Sabtu, 8 Januari 2022.
Menurut Firli, perbaikan sistem pemerintahan yang memasifkan budaya antikorupsi dapat dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari lembaga legislatif, yudikatif, hingga eksekutif.
Firli memandang para legislator sepatutnya mampu membaca kemungkinan keberadaan lubang dalam regulasi di Tanah Air yang menyebabkan penyimpangan. Selanjutnya pada yudikatif, dia menilai para pejabat di lingkungan itu sepatutnya memastikan bahwa peradilan di Indonesia terlaksana secara adil.
Dengan demikian, kata Firli, masyarakat tidak hanya dapat melihat para pelaku korupsi diadili secara setimpal atas perbuatannya. Tetapi juga merasakan rasa keadilan telah terpenuhi, terutama keadilan dalam sudut pandang hukum.
"Dan yang terpenting, tempat amanah dan anggaran negara, APBN dan APBD sebagian besar dialokasikan, yaitu para pejabat eksekutif dari pusat dan daerah," kata Firli.
Firli menyebut para pejabat eksekutif sejatinya merupakan pemegang amanah uang dan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugasnya para pejabat eksekutif harus benar-benar memastikan pemerintah telah menaati Undang-undang, bahkan diwajibkan pula kepribadiannya dipenuhi etika dan moral.
Baca: KPK Ingatkan BNPB Tak Mengorupsi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa kedaruratan
Melalui dua hal itu, para pejabat eksekutif akan mampu menjadi penyelenggara negara yang jujur, profesional, akuntabel, adil, baik, dan benar. Di samping itu, Firli menuturkan harus adanya peran dari partai politik dalam memasifkan budaya antikorupsi.
Dia menyampaikan partai politik merupakan penyuplai para pejabat publik. Sehingga, penting pula bagi mereka untuk menunjukkan pihaknya bersih dari korupsi.
"Semoga ke depan, kita semakin sedikit menyaksikan korupsi di sekitar kita karena perbaikan sistem yang kita lakukan secara terus menerus di semua bidang kehidupan," kata Firli.
Jakarta: Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut perbaikan sistem pemerintahan menjadi langkah memasifkan budaya
antikorupsi di Indonesia. Sistem yang baik diyakini membuat pejabat bersih dan profesional.
"Pada akhirnya, perbaikan sistem ini (sistem pemerintahan) akan menciptakan budaya antikorupsi yang masif yang membuat para pejabat Indonesia tampak bersih dan profesional," kata Firli Bahuri melalui unggahan di akun
Twitter pribadinya
@firlibahuri, dipantau dari Jakarta, Sabtu, 8 Januari 2022.
Menurut Firli, perbaikan sistem pemerintahan yang memasifkan
budaya antikorupsi dapat dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari lembaga legislatif, yudikatif, hingga eksekutif.
Firli memandang para legislator sepatutnya mampu membaca kemungkinan keberadaan lubang dalam regulasi di Tanah Air yang menyebabkan penyimpangan. Selanjutnya pada yudikatif, dia menilai para pejabat di lingkungan itu sepatutnya memastikan bahwa peradilan di Indonesia terlaksana secara adil.
Dengan demikian, kata Firli, masyarakat tidak hanya dapat melihat para pelaku korupsi diadili secara setimpal atas perbuatannya. Tetapi juga merasakan rasa keadilan telah terpenuhi, terutama keadilan dalam sudut pandang hukum.
"Dan yang terpenting, tempat amanah dan anggaran negara, APBN dan APBD sebagian besar dialokasikan, yaitu para pejabat eksekutif dari pusat dan daerah," kata Firli.
Firli menyebut para pejabat eksekutif sejatinya merupakan pemegang amanah uang dan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugasnya para pejabat eksekutif harus benar-benar memastikan pemerintah telah menaati Undang-undang, bahkan diwajibkan pula kepribadiannya dipenuhi etika dan moral.
Baca:
KPK Ingatkan BNPB Tak Mengorupsi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa kedaruratan
Melalui dua hal itu, para pejabat eksekutif akan mampu menjadi penyelenggara negara yang jujur, profesional, akuntabel, adil, baik, dan benar. Di samping itu, Firli menuturkan harus adanya peran dari partai politik dalam memasifkan budaya antikorupsi.
Dia menyampaikan partai politik merupakan penyuplai para pejabat publik. Sehingga, penting pula bagi mereka untuk menunjukkan pihaknya bersih dari korupsi.
"Semoga ke depan, kita semakin sedikit menyaksikan korupsi di sekitar kita karena perbaikan sistem yang kita lakukan secara terus menerus di semua bidang kehidupan," kata Firli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
