KPK Ingatkan BNPB Tak Mengorupsi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa kedaruratan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tidak mencoba-coba melakukan praktik rasuah dalam pengadaan barang dan jasa untuk situasi darurat. BNPB diharap menjalankan tugas sesuai prosedur. "BNPB sudah pasti bisa menanggulangi bencana karena masyarakat perlu pertolongan cepat dan segera. Namun, yang sangat krusial adalah memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang benar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. BNPB menggelar pertemuan dengan Komisi Antirasuah di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Dalam pertemuan itu, KPK dan BNPB sepakat untuk bekerja sama mencegah korupsi melalui beberapa kegiatan. Salah satunya, edukasi terkait pemahaman dan penguasaan terkait proses pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat. Ketua KPK Firli Bahuri menilai kerja sama ini penting untuk memastikan kebutuhan bencana tidak menjadi ladang korupsi. "KPK dan BNPB punya tugas berbeda untuk menanggulangi masalah bangsa itu, namun membutuhkan koordinasi satu sama lain agar bisa memenuhi tugas tersebut dan yang terpenting bisa melaksanakan tujuan negara demi keamanan dan kesejahteraan rakyat," ujar Firli. Baca: Firli Minta Seluruh Pihak Sejalan Dalam Pemberantasan Korupsi Sementara itu, Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto berjanji akan memperketat pemantauan pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat. Dia juga tidak mau hak dalam kebutuhan darurat masyarakat terdampak bencana harus terpotong karena dikorupsi. "Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman kami, apa yang kami niatkan baik ternyata itu salah dan termasuk dalam tindak pidana korupsi," tegas Suharyanto.