Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot Dewa Broto. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot Dewa Broto. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Kesaksian Sesmenpora di Perkara Suap KONI Ditunda

Nasional Kasus Suap Kasus Suap Imam Nahrawi
Fachri Audhia Hafiez • 06 Februari 2020 16:22
Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menunda kesaksian Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot Dewa Broto. Gatot sedianya bersaksi untuk terdakwa asisten mantan Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, dalam kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
 
"Nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Silakan, minta maaf untuk meninggalkan," kata Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2020.
 
Persidangan menghadirkan empat saksi. Tiga saksi lainnya, Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Suradi, Kepala Bagian Keuangan KONI Eni dan pegawai Kemenpora Candra.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penasihat hukum Miftahul meminta keempat saksi diperiksa terpisah. Mengingat waktu yang terkuras majelis hakim memutuskan menunda kesaksian Gatot dan Candra. Hakim anggota lain juga mesti menangani perkara lain.
 
"Setidaknya setelah minggu depan, bebas kalau mau sampai pagi sampai pagi (persidangannya)," ujar Ni Made.
 
Gatot memastikan bakal kembali pekan depan. Ia mengaku tidak tahu menahu soal kasus suap Imam.
 
"Tahu setelah kejadian," ucap dia.
 
Gatot mengungkapkan dalam pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penyidik mengonfirmasi amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Olahraga Prestasi Nasional.
 
"Pada saat itu penyidik menanyakan apakah hibah sudah sesuai ketentuan apa tidak, sekitar itu saja," ujar Gatot.
 
Miftahul Ulum didakwa menerima suap Rp11,5 miliar. Suap berasal dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy.
 
Suap untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh Pusat pada Kemenpora. Pengajuan dana itu termuat dalam proposal dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan, dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018.
 
Serta, proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event Asian Games dan Asian Para Games 2018.
 
Miftahul didakwa melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Miftahul turut didakwa menerima gratifikasi Rp8,648 miliar. Uang bersumber dari sejumlah pihak.
 
Miftahul didakwa melanggar Pasal 12B ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 


 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif