Mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir. Foto: MI/Bary Fathahilah
Mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir. Foto: MI/Bary Fathahilah

Vonis Bebas Sofyan Basyir Bisa Dianulir

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Ilham Pratama Putra • 04 November 2019 17:15
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan vonis bebas eks Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir bisa saja dianulir. Pasalnya,
KPK pernah mengagalkan vonis bebas mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhamad.
 
"Kami melakukan upaya hukum kasasi pada saat itu dan di Mahkamah Agung (MA) kemudian putusan bebas itu dianulir," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 4 November 2019.
 
Kala itu, Mochtar mendapatkan vonis bebas dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat (Jabar). Dia lepas dari tuntutan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp300 juta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mochtar sejatinya terlibat kasus suap anggota DPRD untuk meloloskan APBD Bekasi 2010. Dalam tingkat kasasi, MA memvonisnya dengan hukuman enam tahun penjara serta denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.
 
Untuk itu, Febri menyebut KPK akan mempelajari lebih lanjut putusan Sofyan. KPK dan menunggu jaksa penuntut umum (JPU) memberikan rekomendasi upaya hukum untuk mendapatkan analisis komprehensif terhadap kasus ini.
 
"Tapi apakah kasasinya segera akan di lakukan atau kapan akan di lakukan ada batas waktu pikir-pikir yang disediakan oleh undang-undang," ujar dia.
 
Febri memastikan Korps Antirasuah tidak akan menyerah begitu saja. Namun, secara kelembagaan, KPK tetap menghormati dan menghargai apa pun keputusan majelis hakim.
 
"Upaya hukum yang tersedia itu yang kami bahas lebih lanjut penggunaannya agar kebenaran yang substansial dan proses pembuktian hukum yang kami yakini, itu bisa dibuktikan nanti di proses persidangan," tegas dia.
 
Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sofyan juga bebas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.
 
JPU KPK sebelumnya menyebut Sofyan memfasilitasi pertemuan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membahas proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Pembahasan tersebut dinilai ada unsur tindak pidana korupsi.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif