Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Pemerintah Diminta Menyosialisasikan RKUHP

Nasional kuhp RUU KUHP rancangan kuhp
Desi Angriani • 03 Oktober 2019 14:22
Jakarta: Pemerintah diminta menyosialisasikan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke masyarakat, termasuk mahasiswa. Sebab, RKUHP masih dilihat parsial sehingga menimbulkan polemik dan kontroversi.
 
"Banyak sekali kejadian kekurangpahaman atau informasi minim," kata Ketua Forum Rektor Indonesia, Yos Johan Utama seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019.
 
Yos menjelaskan,sosialisasi secara mandiri sudah dilakukan pihak kampus dengan mengundang perancang RKUHP. Penjelasan detail RKUHP sangat dibutuhkan agar mahasiswa memahami isinya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini sudah ditindaklanjuti para rektor, melakukan sosialisasi secara mandiri dengan mengundang para perancang KUHP. Kita menempatkan mahasiswa itu setuju karena paham dan tidak setuju juga karena paham," ungkap dia.
 
Rektor Universitas Diponegoro ini menilai demo merupakan hak masyarakat lantaran diatur dalam konstitusi. Namun, dia meminta mahasiswa bisa menahan diri untuk menciptakan suasana yang kondusif.
 
"Mari kita saling menahan diri agar suasana kondusif dan membuka ruang dialog dengan yang sedang berbeda pendapat dan konflik," pungkas dia.
 
RKUHP menjadi polemik karena memuat pasal-pasal yang kontroversial. Di antaranya soal pidana makar, penodaan agama, aborsi, hubungan seks di luar nikah, gelandangan dan psikososial, tindak pidana korupsi, kebebasan pers, serta hukuman mati.
 
Eks Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolymenilai penolakan terhadap RKUHP karena salah paham mengenai isi aturan perundang-undangan tersebut. Misalnya, soal perempuan yang bisa dihukum penjara karena pulang malam. Menurut dia, aturan itu tak ada dalam dokumen RKUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif