Jakarta: Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memberikan kriteria pimpinan yang dibutuhkan pegawai di instansinya. Komisioner terpilih diharap berani menolak segala intervensi saat menangani kasus.
“Paling enggak dia berani menolak intervensi bahwa harus ada jatah ini. Jatah itu, dia bilang enggak,” kata Pahala di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.
Pahala meminta panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK menomorsatukan permintaan itu. Para juri juga harus berintegritas tinggi dalam penyaringan agar komisioner Lembaga Antirasuah tidak menangani kasus titipan.
“Kalau memang bagus ya bagus lah dia. Ini kan pansel ini teknis sebenarnya, urusan nanti dari istana ke DPR, dipilih model apa kita enggak tau,” ucap Pahala.
Pansel juga diharap tidak mengutamakan kerja konsultan saat menyaring capim KPK. Dia mengisyaratkan proses pencarian pada 2019 dengan total pelamar 400 orang.
Saat itu, konsultan menyaring nama sampai 40 orang untuk diberikan kepada pansel. Seleksi itu dinilai kurang efektif karena bisa mendepak nama-nama bagus yang tidak terpantau pansel.
“Jadi sebagian besar calon ini habis di proses assessment yg oleh konsultan. Jadi tes inilah, itulah, nah kalau nilai-nilai ya pansel bilang 'ya oke nilai lu jelek' enggak lulus gitu. Padahal yang kita cari ini pimpinan loh, kita bukan nyari officer. Kalau nyari CPNS lu boleh tes CAT atas semacamnya,” ujar Pahala.
Pahala tidak mempermasalahkan adanya bantuan konsultan dalam proses penyaringan. Tapi, lanjutnya, dia meminta anggota pansel bekerja lebih banyak dibanding pekerja pemberi saran tersebut saat mencari capim KPK.
“Walaupun yang hasil konsultan kan disahkan oleh pansel, memang. Tapi, kan pansel tidak lihat di dalam,” kata Pahala.
Pansel juga diharap bisa memastikan mencari capim KPK yang berintegritas tinggi. Standar integritas Lembaga Antirasuah harus dipahami di luar kepala dan tidak bisa disamakan dengan instansi lain.
“Ini buka sombong, bukan, kalau dia (capim KPK) sama dengan yang lain (instansi lain) selesai (KPK). Kita harus seperti pendirian yang awal, integritasnya harus di atas, urusan itu jadi susah hidup, biarin saja, itu risiko masuk KPK,” terang Pahala.
Pahala meminta pansel berani mendepak orang yang dinilai kurang berintegritas berdasarkan standar KPK. Meskipun, kata dia, akhlaknya berada di atas rata-rata jika mengacu instansi asalnya.
“Jangankan dia terbukti, sayup-sayup saja harusnya sudah tolak saja,” tegas Pahala.
Selain integritas, pimpinan KPK juga harus memiliki kompetensi memimpin yang baik. Tidak melulu jujur, manajerial pengelolaan pegawai wajib dinomorsatukan oleh pansel.
“Ini organisasi yang didirikan dengan tujuan khusus. Gitu loh. Karena tidak optimum di sana dan di sini, maka kita bentuk. Kalau cuma modal jujur doang mah repot,” tutur Pahala.
Jakarta: Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memberikan kriteria
pimpinan yang dibutuhkan pegawai di instansinya. Komisioner terpilih diharap berani menolak segala intervensi saat menangani kasus.
“Paling enggak dia berani menolak intervensi bahwa harus ada jatah ini. Jatah itu, dia bilang enggak,” kata Pahala di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.
Pahala meminta panitia seleksi (pansel)
calon pimpinan (capim) KPK menomorsatukan permintaan itu. Para juri juga harus berintegritas tinggi dalam penyaringan agar komisioner Lembaga Antirasuah tidak menangani kasus titipan.
“Kalau memang bagus ya bagus lah dia. Ini kan pansel ini teknis sebenarnya, urusan nanti dari istana ke DPR, dipilih model apa kita enggak tau,” ucap Pahala.
Pansel juga diharap tidak mengutamakan kerja konsultan saat menyaring capim KPK. Dia mengisyaratkan proses pencarian pada 2019 dengan total pelamar 400 orang.
Saat itu, konsultan menyaring nama sampai 40 orang untuk diberikan kepada pansel. Seleksi itu dinilai kurang efektif karena bisa mendepak nama-nama bagus yang tidak terpantau pansel.
“Jadi sebagian besar calon ini habis di proses assessment yg oleh konsultan. Jadi tes inilah, itulah, nah kalau nilai-nilai ya pansel bilang 'ya oke nilai lu jelek' enggak lulus gitu. Padahal yang kita cari ini pimpinan loh, kita bukan nyari officer. Kalau nyari CPNS lu boleh tes CAT atas semacamnya,” ujar Pahala.
Pahala tidak mempermasalahkan adanya bantuan konsultan dalam proses penyaringan. Tapi, lanjutnya, dia meminta anggota pansel bekerja lebih banyak dibanding pekerja pemberi saran tersebut saat mencari capim KPK.
“Walaupun yang hasil konsultan kan disahkan oleh pansel, memang. Tapi, kan pansel tidak lihat di dalam,” kata Pahala.
Pansel juga diharap bisa memastikan mencari capim KPK yang berintegritas tinggi. Standar integritas Lembaga Antirasuah harus dipahami di luar kepala dan tidak bisa disamakan dengan instansi lain.
“Ini buka sombong, bukan, kalau dia (capim KPK) sama dengan yang lain (instansi lain) selesai (KPK). Kita harus seperti pendirian yang awal, integritasnya harus di atas, urusan itu jadi susah hidup, biarin saja, itu risiko masuk KPK,” terang Pahala.
Pahala meminta pansel berani mendepak orang yang dinilai kurang berintegritas berdasarkan standar KPK. Meskipun, kata dia, akhlaknya berada di atas rata-rata jika mengacu instansi asalnya.
“Jangankan dia terbukti, sayup-sayup saja harusnya sudah tolak saja,” tegas Pahala.
Selain integritas, pimpinan KPK juga harus memiliki kompetensi memimpin yang baik. Tidak melulu jujur, manajerial pengelolaan pegawai wajib dinomorsatukan oleh pansel.
“Ini organisasi yang didirikan dengan tujuan khusus. Gitu loh. Karena tidak optimum di sana dan di sini, maka kita bentuk. Kalau cuma modal jujur doang mah repot,” tutur Pahala.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
