Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengaku telah melaporkan 69 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan pencucian uang kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebab, ada transaksi mencurigakan dari puluhan pegawai itu berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ia mengatakan transaksi 69 orang itu memang tergolong kecil, antara Rp10 juta, sampai Rp15 juta. Namun, intensitas transaksinya berulang cukup banyak.
"Itu harus dilacak dan saya sudah sampaikan kepada Ibu Sri Mulyani," kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu, 8 Maret 2023.
Ia juga menyebut ada temuan janggal pergerakan uang ratusan triliun rupiah di Kementerian Keuangan hari ini. Ia mengatakan sudah melaporkan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pagi tadi terbaru ada pergerakan Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu, yang sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ujar Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu.
Dia mengatakan belum bisa memastikan apakah pergerakan uang itu masih berkaitan atau tidak dengan kasus kekayaan tak wajar yang dimiliki eks pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Transaksi itu diperkirakan di luar kasus Rafael Alun. Belum lama ini ada transaksi janggal Rp500 miliar melalui rekening Rafael Alun.
"KPK sudah menelisik satu (per) satu. Saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar Rp500 triliun (pergerakan uang Rp300 triliun)," jelas Mahfud.
Budaya hedon pegawai Kemenkeu jadi sorotan usai kasus yang membelit keluarga ASN Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Sejak kasus kekerasan yang membelit Mario Dandy Satrio, 20, putra Rafael Alun menyeruak, kekayaan para pegawai Keuangan jadi perbincang di hampir semua lini kehidupan masyarakat.
Selain Rafael Alun, Eko Darmanto yang sebelumnya menjabat Kepala Bea Cukai Yogyakarta, telah dicopot dari jabatannya. Hal ini menyusul tindakannya menampilkan budaya hedonisme di media sosial dan akhirnya diperiksa Kementerian Keuangan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan,
Mahfud MD mengaku telah melaporkan 69 pegawai
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan
pencucian uang kepada Menteri Keuangan
Sri Mulyani. Sebab, ada transaksi mencurigakan dari puluhan pegawai itu berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
PPATK).
Ia mengatakan transaksi 69 orang itu memang tergolong kecil, antara Rp10 juta, sampai Rp15 juta. Namun, intensitas transaksinya berulang cukup banyak.
"Itu harus dilacak dan saya sudah sampaikan kepada Ibu Sri Mulyani," kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu, 8 Maret 2023.
Ia juga menyebut ada temuan janggal pergerakan uang ratusan triliun rupiah di Kementerian Keuangan hari ini. Ia mengatakan sudah melaporkan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pagi tadi terbaru ada pergerakan Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu, yang sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ujar Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu.
Dia mengatakan belum bisa memastikan apakah pergerakan uang itu masih berkaitan atau tidak dengan kasus kekayaan tak wajar yang dimiliki eks pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Transaksi itu diperkirakan di luar kasus Rafael Alun. Belum lama ini ada transaksi janggal Rp500 miliar melalui rekening Rafael Alun.
"KPK sudah menelisik satu (per) satu. Saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar Rp500 triliun (pergerakan uang Rp300 triliun)," jelas Mahfud.
Budaya hedon pegawai Kemenkeu jadi sorotan usai kasus yang membelit keluarga ASN Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Sejak kasus kekerasan yang membelit Mario Dandy Satrio, 20, putra Rafael Alun menyeruak, kekayaan para pegawai Keuangan jadi perbincang di hampir semua lini kehidupan masyarakat.
Selain Rafael Alun, Eko Darmanto yang sebelumnya menjabat Kepala Bea Cukai Yogyakarta, telah dicopot dari jabatannya. Hal ini menyusul tindakannya menampilkan budaya hedonisme di media sosial dan akhirnya diperiksa Kementerian Keuangan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
