PAN Siap Berikan Bantuan Hukum ke Taufik Kurniawan
Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Jakarta: Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo mengatakan partainya siap memberikan bantuan hukum kepada wakil ketua umumnya Taufik Kurniawan. Sambil menunggu proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Tentu PAN akan membantu Taufik, bisa dalam bentuk bantuan hukum, dukungan moral, dan sebagainya," kata Drajad saat dihubungi wartawan, Rabu, 31 Oktober 2018.

PAN menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Drajad berharap komisi menjunjung tinggi asas keadilan dan asas praduga tak bersalah kepada Wakil Ketua DPR itu.


Drajad enggan berspekulasi mengenai posisi Taufik sebagai pimpinan DPR. Partai berlambang matahari terbit itu belum membahas secara khusus sosok yang bakal menggantikan Taufik di parlemen.

"Soal posisi di DPR dan sebagainya, saya tidak akan berkomentar dulu. Kita tunggu perkembangan kasus ini," pungkas dia. 

KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima suap terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBNP 2016. 

(Baca juga: Taufik Kurniawan Menghilang Sejak Dicegah KPK)

"KPK menetapkan TK, wakil ketua DPR periode 2014-2019, sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konfrensi pers di Gedung KPK, Selasa, 30 Oktober 2018. 

Basaria mengungkapkan Taufik diduga menerima duit dari eks Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Ini lantaran politikus PAN itu membantu menambah DAK Kabupaten Kebumen untuk fisik sejumlah Rp100 miliar di APBNP 2016.  

"Fee untuk pengurusan anggaran lima persen. TK diduga menerima Rp3,6 miliar," imbuh Basaria. 

Basaria menambahkan penetapan tersangka pada Taufik merupakan pengembangan perkara dari kasus Yahya Fuad. Pada kasus itu, KPK sudah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. 

Akibat perbuatannya Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: PAN Minta KPK Transparan Proses Hukum Taufik)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id