PAN Minta KPK Transparan Proses Hukum Taufik

Whisnu Mardiansyah 30 Oktober 2018 18:18 WIB
suap bupati kebumen
PAN Minta KPK Transparan Proses Hukum Taufik
Ketua DPP PAN Yandri Susanto - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati penetapan tersangka Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PAN meminta komisi transparan selama proses hukum. 

"Tentu kami serahkan persoalan ini dengan KPK untuk memproses hukum secara adil, fair, terbuka, transparan," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto saat dihubungi wartawan, Selasa, 30 Oktober 2018.

Yandri mengaku prihatin atas kasus yang menjerat Wakil Ketua DPR itu. Ia meminta Taufik kooperatif saat menjalani pemeriksaan nanti.


"Harapan kami Mas Taufik bisa sabar, tabah, kemudian yang paling penting bisa kooperatif mematuhi proses hukum di KPK," tambah dia. 

PAN belum memikirkan akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Pasalnya, sejauh ini belum ada komunikasi sejak surat pencegahan itu diterbitkan.

"Kami belum bisa menyampaikan itu. Dan kami yakin Mas Taufik sudah punya pengacara yang pas," pungkas dia. 

(Baca juga: Suap Taufik Kurniawan Pakai Kode 'Ton')

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima suap terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBNP 2016. 

"KPK menetapkan TK, wakil ketua DPR periode 2014-2019 sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konfrensi pers di Gedung KPK, Selasa, 30 Oktober 2018. 

Basaria mengungkapkan Taufik diduga menerima duit dari eks Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Ini lantaran politikus PAN itu membantu menambah DAK Kabupaten Kebumen untuk fisik sejumlah Rp100 miliar di APBNP. 

"Fee untuk pengurusan anggaran lima persen. TK diduga menerima Rp3,6 miliar," imbuh Basaria. 

Basaria menambahkan penetapan tersangka pada Taufik merupakan pengembangan perkara dari kasus Yahya Fuad. Pada kasus itu, KPK sudah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. 

Akibat perbuatannya Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id