Suap Taufik Kurniawan Pakai Kode 'Ton'
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Foto: MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan suap untuk Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menggunakan kode. Pembicaraan duit menggunakan 'ton'.

"Sandi yang digunakan yang mengacu pada nilai Rp1 miliar adalah 1 ton," kata Basaria dalam konfrensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018. 

Basaria mengungkapkan pemberian ini bermula saat Mohammad Yahya Farid dilantik menjadi Bupati Kebumen. Dia lalu melakukan pendekatan dengan sejumlah pihak termasuk anggota DPR, salah satunya Taufik Kurniawan. 


Taufik ditugaskan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berada di Komisi XI yang membidangi keuangan. Ia dianggap mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 7. Daerah itu mencakup Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga. 

Yahya meminta tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kebumen. Untuk mengurus itu DPR, kata Basaria, meminta fee 5 persen.

"MYF diduga menyanggupi fee tersebut. Kemudian MYF meminta fee 7 persen pada rekanan di Kebumen. Jadi, ada selisih 2 persen," beber Basaria. 

Kabupaten Kebumen akhirnya mendapat DAK tambahan sejumlah Rp93,37 miliar. Uang ini dipakai untuk pembangunan jembatan dan jalan di daerah itu.  

(Baca juga: Taufik Kurniawan Tersangka)

Adapun realisasi pertemuan dan penyerahan uang dilakukan bertahap di sejumlah hotel. Penyerahan dilakukan di Semarang dan Yogyakarta.

"Teridentifikasi penggunaan kamar hotel dengan connecting door, jadi penyerahan dengan pintu bersebelahan," tambah Basaria. 

Namun, penyerahan ketiga gagal. Sebab, Yahya telanjur tertangkap KPK terkait dugaan suap atas sejumlah proyek di lingkungan Kabupaten Kebumen.

"Diduga TK menerima sekurang-kurangnya Rp3,6 miliar," tutur Basaria. 

KPK sudah menetapkan Taufik sebagai tersangka. Taufik diduga menerima suap terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBNP 2016. 

Akibat perbuatannya Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id