Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Foto: Antara/Sigid Kurniawan.
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Foto: Antara/Sigid Kurniawan.

Nurhadi Disebut Minta Rp2 Miliar untuk Main Tenis

Nasional suap di ma
Damar Iradat • 07 Januari 2019 19:19
Jakarta: Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi disebut pernah meminta uang Rp2 miliar kepada mantan bos Lippo Group Eddy Sindoro. Uang itu diminta Nurhadi untuk keperluan main tenis.
 
Hal itu diungkapkan Staf legal PT Artha Pratama Anugrah, Wresti Kristian Hesti saat bersaksi untuk terdakwa Eddy Sindoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
 
Eddy mengatakan permintaan tersebut disampaikan Nurhadi kepada mantan Panitera Pengadilan Jakarta Pusat Edy Nasution. Permintaan itu kemudian diteruskan Edy Nasution ke Wresti selaku anak buah Eddy Sindoro.
 
"Pak Edy Nasution untuk turnamen tenis minta uang sekitar Rp2 miliar. Saya sampaikan ke Pak Eddy Sindoro," kata Wresti di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2019.
 
Menurut Wresti, saat itu Eddy Sindoro tidak langsung menyanggupi permintaan tersebut. Dalam percakapan keduanya lewat aplikasi percakapan, diketahui jika Edy Nasution meminta agar uang Rp2 miliar itu segera diberikan.
 
Ia menuturkan, Edy Nasution juga menjelaskan jika permintaan itu disampaikan oleh Nurhadi yang diberi inisial Pak WU. Kendati begitu, Hesti tidak mengetahui kelanjutan apakah uang tersebut jadi diberikan Nurhadi.

Baca: Eddy Sindoro Minta Staf Buatkan Memo untuk Nurhadi

Eddy Sindoro didakwa menyuap panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution. Suap diduga diberikan terkait pengurusan sejumlah perkara untuk beberapa perusahaan di bawah Lippo Group yang ditangani di PN Jakarta Pusat.
 
Suap tersebut antara lain sebesar Rp100 juta agar Edy Nasution menunda aanmanning PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP). Uang tersebut diberikan melalui perantara Wawan Sulistyawan dan Doddy Aryanto Supeno.
 
Selain itu, Eddy Sindoro juga didakwa menyuap Edy Nasution sebesar Rp50 juta dan USD50 ribu. Uang suap itu terkait permintaan perkara PK yang diajukan PT AAL.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?




(FZN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi