Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id.
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id.

Ketentuan Pencalonan Mantan Narapidana Kembali Diuji ke MK

Indriyani Astuti • 20 September 2022 23:18
Jakarta: Ketentuan mengenai mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan kembali diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang lulusan hukum Leonardo Siahaan mengajukan permohonan uji materiil Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.
 
Pasal tersebut berbunyi, “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekeuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.
 
Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 terutama mengenai frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang mengindikasikan bentuk pengecualian dari narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih yang dapat mencalonkan diri sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketentuan tersebut menurut pemohon, memberi celah bagi mantan koruptor yang sedang menjalani pencabutan hak politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yang mewakili kepentingan masyarakat. Padahal Pemohon melihat caleg yang tidak berintegritas tersebut akan menambah masalah di parlemen, baik di pusat maupun daerah. Sebab, mereka hanya akan menularkan bibit korupsi pada anggota legislatif lainnya atau dapat saja mereka mengulang praktik berkorupsi yang pernah dilakukan sebelumnya.
 

Baca juga: Tak Kunjung Disahkan DPR, RUU Perampasan Aset Bakal Digugat


 
Namun dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih itu pada Selasa, 20 September 2022, pemohon meminta perubahan jadwal sidang. MK akan menjadwalkan ulang sidang.
 
“Oleh karena itu, kami akan menjadwalkan kembali dan Kepaniteraan MK akan melakukan pemanggilan lagi. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup,” ucap Hakim Konstitusi Suhartoyo.
 
(END)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif