Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Tak Kunjung Disahkan DPR, RUU Perampasan Aset Bakal Digugat

Fachri Audhia Hafiez • 17 September 2022 15:53
Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) berencana mengugat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke Mahkamah Konstitusi (MK). Rencana itu juga disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
 
"MAKI meminta pendapat dan pandangan Mahfud MD yang juga mantan ketua MK atas rencana MAKI mengajukan uji materi ke MK guna memohon perintah MK kepada pemerintah dan DPR guna membahas dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dari perkara korupsi," kata koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Sabtu, 17 September 2022.
 
Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset yang telah disusun pemerintah sejak 2019 terkesan ditolak oleh DPR. Ia menilai beleid itu mendesak dibutuhkan saat ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pengesahan UU Perampasan Aset saat ini sangat diperlukan guna mengimbangi UU Pemasyarakatan yang telah memberikan pengurangan hukuman napi korupsi (remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat)," ujar Boyamin.
 

Baca: Pengajuan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2022 Terkendala


Boyamin menyinggung mengenai putusan MK yang memerintahkan pemerintah dan DPR untuk membahas serta mengesahkan sebuah UU maksimal dua tahun yang mengatur Asuransi Usaha Bersama sebagaimana putusan Nomor 32/PUU-XI/2013 dan Nomor 32/PUU-XVIII/2020.
 
"Sehingga, berdasarkan yurisprudensi itu semestinya MK akan memerintahkan DPR melakukan pembahasan dan pengesahan UU Perampasan Aset yang telah diajukan Pemerintah sejak 2019," ucap Boyamin.
 
Boyamin menilai RUU Perampasan Aset dibutuhkan di tengah polemik pengurangan hukuman terhadap koruptor. Pelaku korupsi mesti dimiskinkan untuk memberikan efek jera.
 
"Masyarakat akan bangkit semangat apabila koruptor dimiskinkan dengan cara dirampas seluruh hartanya sehingga ketika keluar penjara akan menjadi orang miskin. Untuk itulah UU Perampasan Aset harus segera disahkan dengan cara harus ada perintah dari MK," kata Boyamin.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif