Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Pengajuan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2022 Terkendala

Anggi Tondi Martaon • 24 Mei 2022 04:05
Jakarta: Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 belum bisa dipastikan. Pasalnya, masih ada permasalahan di pihak pemerintah memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam daftar bakal beleid yang akan dibahas pada tahun ini.
 
"Terkait dengan RUU tersebut memang masih terdapat permasalahan krusial," kata pelaksana tugas (Plt) Kasubdit Pembahasan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) M. Waliadin saat dihubungi, Senin, 23 Mei 2022.
 
Dia menyebut Kemenkumham sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2022. Namun, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) mengembalikan pengajuan tersebut ke Kemenkumham.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena ada lembaga yang kemudian keberatan terkait dengan pengelola hasil rampasan aset yang sebelumnya sudah disepakati di forum penyuluh antikorupsi," ungkap dia.
 
Baca: Pengamat: Pengesahan RUU Perampasan Aset Urgen
 
Dia menyampaikan setidaknya ada sejumlah lembaga yang berkepentingan terkait pengelolaan aset. Antara lain, Kemenkumham melalui Rumah Barang Sitaan, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan Agung.
 
Dia menyampaikan penyelesaian permasalahan tersebut tergantung pada pimpinan lembaga atau instansi. Sehingga, pengajuan RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2022 menunggu kesepakatan pada instansi atau lembaga yang berkepentingan.
 
"Jadi pengusulan ke Prolegnas Prioritas 2022 menunggu arahan pimpinan," ujar dia.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif