Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Dok. Istimewa
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Dok. Istimewa

Gugatan Eks Pegawai Ditolak PTUN, Ini Respons KPK

Fachri Audhia Hafiez • 30 September 2022 10:19
Jakarta: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan para mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Putusan itu dinilai sesuai prediksi KPK.
 
"Kami sebagai salah satu pihak tergugat yakin dalil maupun argumentasi yang diajukan para penggugat akan ditolak," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 30 September 2022.
 
Ali mengatakan putusan tersebut memperkuat bahwa alih status pegawai yang diterapkan di Lembaga Antikorupsi sesuai ketentuan. Kebijakan itu sudah melalui prosedur hukum yang berlaku.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Putusan tersebut kembali menegaskan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku," jelas Ali.
 
Gugatan terkait peralihan status pegawai tercatat pada nomor perkara 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Kemudian, tercatat pada nomor 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
 
Pada putusan tersebut dijelaskan substansi objek sengketa I dan objek sengketa II telah terjawab. Yakni, substansi tindakan para tergugat yang telah mengalihkan para penggugat menjadi ASN adalah berdasarkan hukum.
 

Baca: KIP Tolak Gugatan Eks Pegawai KPK Soal TWK


Tindakan para tergugat dalam pelaksanaan objek sengketa dari segi kewenangan, substansi maupun prosedur dinilai hakim telah sesuai hukum. Tergugat tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
 
Penggugat perkara ini ialah para eks pegawai KPK. Mereka meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah yang tak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM terkait peralihan status pegawai KPK melalui metode asesmen TWK merupakan perbuatan melawan hukum.
 
Sementara itu, tergugat dalam perkara ini, yaitu pimpinan KPK. Kemudian, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga berstatus tergugat.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif