Plt Direktur Utama (Dirut) PLN Muhamad Ali - Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Plt Direktur Utama (Dirut) PLN Muhamad Ali - Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Plt Dirut PLN Dicecar Rencana Penyediaan Listrik

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Candra Yuri Nuralam • 27 Mei 2019 14:17
Jakarta: Plt Direktur Utama (Dirut) PLN Muhamad Ali mengungkapkan dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hubungannya dengan tersangka dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 Sofyan Basir. Ali yang pernah menjabat direktur Human Capital Management PLN dinilai mengetahui kasus ini.
 
"Terkait tentang peranan direktur Human Capital terhadap hal-hal yang dimintai keterangan terkait status tersebut," kata Ali usai pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 27 Mei 2019.
 
Ali diperiksa penyidik anti rasuah selama tiga setengah jam. Dia mengaku penyidik bertanya soal Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita kan sebagai direktur Human Capital menyiapkan apabila RUPTL-nya sudah selesai kita menyiapkan organisasi dan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kompetensi," ujar Ali.
 
Ali membantah pekerjaannya berkaitan langsung dengan perusahaan pemenang proyek. "(Hanya) SDM, tidak (ke perusahaan)," jawabnya singkat.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
(Baca juga:Sofyan Basir Cabut Gugatan Praperadilan)
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(Baca juga:KPK Dalami Pertemuan Sofyan Basir Lewat Setnov)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif