Direktur Utama nonaktif PT PLN (Persero) Sofyan Basir. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Direktur Utama nonaktif PT PLN (Persero) Sofyan Basir. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Sofyan Basir Cabut Gugatan Praperadilan

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 24 Mei 2019 18:55
Jakarta: Direktur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir mencabut gugatan praperadilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Sofyan dan tim hukum mencabut gugatan karena ingin fokus pada pokok perkara.
 
"Benar, agar fokus ke pokok perkaranya saja," kata Soesilo Aribowo selaku kuasa hukum Sofyan saat dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.
 
Sofyan sedianya hari ini diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Namun, mantan Dirut Bank BRI itu mangkir dari panggilan penyidik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sudah ada surat yang kami terima dari pihak SFB. Intinya tidak bisa hadir memenuhi penggilan penyidik hari ini dan meminta penjadwalan ulang," kata Febri di Gedung KPK.
 
Febri tak menjelaskan detail alasan Sofyan mangkir dari panggilan penyidik. Yang jelas, kata dia, mantan Dirut Bank BRI itu meminta penyidik menjadwal ulang pemeriksaannya.
 
Sofyan bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham diduga membantu memuluskan perusahaan Blackgold Natural Resources Limited milik Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PLN surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri Eni, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(EKO)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif