Ilustrasi hukum. Foto: Medcom.id
Ilustrasi hukum. Foto: Medcom.id

Pasal Penghinaan Presiden Disebut Memicu Demo

Nasional kuhp RUU KUHP rancangan kuhp
Siti Yona Hukmana • 22 September 2019 15:08
Jakarta: Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, menyebut demo menentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) salah satunya lantaran pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Masyarakat tak ingin pasal itu masuk RKUHP.
 
"Materi pasal itu pernah digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kenapa hari ini DPR dan pemerintah mendesak dan menyisipkan pasal itu di RKUHP? Itu menjadi persoalan. Karena itu masyarakat sangat menyayangkan dan tidak mau UU itu dilanjutkan," kata Ujang kepada Medcom.id, Minggu, 22 September 2019.
 
Ujang yakin masyarakat khususnya mahasiswa tidak tinggal diam bila pasal itu tetap masuk RKUHP. Dia memprediksi unjuk rasa besar-besaran di depan gedung DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Isu penghinaan presidenlah yang mendatangkan mahasiwa dari penjuru Indonesia demo di depan DPR kemarin," tutur dia.
 
Ujang khawatir materi tindak pidana martabat presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 217, 218, 219, 220 RKUHP menjadi pasal karet. Penghinaan pada seseorang dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE yang biasa disebut pencemaran nama baik.
 
"Nanti bisa digunakan oleh penguasa atau penegak hukum untuk membelenggu, mengkriminalisasi atau membungkam orang-orang yang kritis terhadap orang lain atau pemerintah," tutur Ujang.
 
DPR sedianya mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna pemungkas periode 2014-2019, Selasa, 24 September 2019. Aturan baru itu bakal menggantikan KUHP peninggalan pemerintahan Hindia Belanda.
 
Namun dalam prosesnya, RKUHP menimbulkan pro kontra. Sejumlah poin RKHUP dinilai sebagai pasal karet. Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan RKUHP.
 
Jokowi mengaku mendengarkan masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP. Dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif